Soal Dewan Pengawas KPK, ICW: Pengawasan Internal Sudah Efektif

Reporter

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun (kanan) menghadiri pembacaan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang pengungkapan data nama-nama pemilik rekening gendut petinggi kepolisian dalam sidang yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (8/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun menilai pengawasan internal KPK dinilai sudah berjalan secara efektif melalui Direktorat Pengawasan Internal. Direktorat itu berfungsi sebagai sistem prosedur untuk mendeteksi dan menindak dugaan pelanggaran internal KPK. 

"Sudah banyak pegawai dan pimpinan KPK yang ditindak akibat terjerat persoalan etik di internal," ujar Tama di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu, 7 September 2019. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tercantum dalam draf revisi UU KPK tidak diperlukan.

"Ruang pengawasan KPK sudah efektif, jadi tidak perlu Dewan Pengawas." Revisi UU KPK memuat ketentuan tentang Dewan Pengawas KPK. Salah satu wewenang Dewan Pengawas itu adalah memberikan izin tertulis menyadap. Dewan Pengawas dapat memberi izin atau tidak memberi izin paling lama 1×24 jam sejak permohonan diterima.  Setelah mengantongi izin Dewan Pengawas, KPK dapat menyadap maksimal selama tiga bulan sejak izin diberikan.

Selain itu, mekanisme pengawasan KPK tidak hanya berjalan dari sisi internal saja, tetapi juga dari masyarakat. "Ada kasus di mana pegawai dan masyarakat menggugat keputusan pimpinan ke pengadilan," ujar Tama. Artinya, kata dia, fungsi pengawasan terhadap KPK sudah berjalan baik sehingga tidak perlu lagi ada Dewan Pengawas.

Akan halnya anggota Badan Legislasi DPR Arsul Sani mengklaim keberadaan Dewan Pengawas tak akan tumpang tindih dengan pimpinan KPK. “Tidak (tumpang tindih), karena di dalam RUU itu apa yang jadi kewenangan Dewan Pengawas juga ditetapkan di sana," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

Dalam draf revisi UU KPK, disebutkan bahwa Dewan Pengawas berjumlah lima orang yang dipilih oleh DPR atas usulan presiden. Menurut draf itu, Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

ANDITA RAHMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI






KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

50 menit lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

1 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

3 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

4 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

19 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

1 hari lalu

ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

DPR mencopot hakim MK Aswanto. ICW menilai DPR memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.