Selasa, 24 September 2019

Revisi UU KPK Dinilai Kontraprofuktif dengan Semangat Antikorupsi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan Pegawai KPK melakukan aksi solidaritas Selamatkan KPK dengan simbolik membuat rantai manusia, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2019. Aksi damai ini menolak usulan DPR melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    Ribuan Pegawai KPK melakukan aksi solidaritas Selamatkan KPK dengan simbolik membuat rantai manusia, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2019. Aksi damai ini menolak usulan DPR melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan revisi UU KPK kontraproduktif dengan semangat antikorupsi yang selama ini digaungkan pemerintah.

    "Terkait dengan legislasi, yang dibutuhkan KPK bukan revisi Undang-Undang KPK, tapi revisi Undang-Undang Tindak pidana korupsi," kata Kurnia saat diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 September 2019.

    Kurnia mengatakan setidaknya ada 11 poin revisi yang dianggap justru akan melemahkan KPK. Salah satunya adalah terkait pembatasan wewenang penyadapan. Dalam draf revisi, KPK diharuskan meminta izin pada Dewan Pengawas, sebelum melakukan penyadapan.

    Jika alasan DPR menerapkan aturan ini adalah karena tak ada lagi audit dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap penyadapan KPK, maka seharusnya revisi bukan dilakukan di UU KPK. Pasalnya, berhentinya audit oleh Kominfo itu dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa penyadapan tidak boleh diletakkan dalam Undang-Undang.

    "Putusan MK mengatakan bahwa penyadapan tak boleh diletakkan dalam Undang-Undang, tapi harus dengan Undang-Undang. Berarti pekerjaan rumahnya bukan pada KPK, tapi pada DPR," kata Kurnia.

    Munculnya Dewan Pengawas KPK dalam revisi ini juga menjadi pertanyaan. Kurnia menilai selama ini kinerja KPK, mulai dari segi penindakan, keuangan, hingga kinerja umum, sudah dilaporkan dan diawasi secara terbuka oleh lembaga-lembaga lain dan oleh publik.

    Kurnia mengkhawatirkan munculnya Dewan Pengawas justru membuat ruang intervensi bagi pihak lain. "Soal Dewan Pengawas, kita khawatir adanya campur tangan eksekutif dan legisltaif dalam konteks kinerja penindakan KPK," kata Kurnia.

    Berbagai poin bermasalah ini dinilai Kurnia tak sejalan dengan Kovensi PBB yang menentang korupsi pada 2003 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Apalagi saat ini juga berbarengan dengan pemilihan pimpinan KPK yang juga dinilai bermasalah.

    Ditambah juga, saat ini sedang berlangsung revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan satu sama lain.

    "Kesimpulannya kami melihat ada tiga agenda yang berusaha mengebiri KPK dan berusaha melemahkan pemberantasan korupsi. Dari revisi KUHP, revisi UU KPK, dan (proses seleksi) capim KPK," kata Kurnia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Chip Smart SIM Catat Data Forensik dan Pelanggaran Lalu Lintas

    Berbeda dari kartu SIM sebelumnya, Smart SIM memiliki tampilan baru dan sejumlah fitur tambahan. Termasuk menjadi dompet elektronik.