Sempat Menolak, Golkar Sebut Revisi UU MD3 karena Kompromi

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) menyambut kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) dalam acara Musyawarah Pimpinn Nasional V Kosgoro 1957 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta -  Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut revisi Undang-undang MD3 untuk menambah jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah bentuk kompromi politik. Partai Golkar sebelumnya getol menolak penambahan kuota pimpinan MPR.

"Ya tentu kan kami perlu kompromi juga, jadi tidak semuanya the winners take it all," kata Airlangga di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Jumat malam, 6 September 2019.

Menurut Airlangga, Golkar menimbang agar partai-partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin punya kesempatan menjadi pimpinan parlemen.

UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3 yang berlaku saat ini membatasi jumlah pimpinan MPR dan DPR masing-masing lima orang. Pimpinan DPR dipilih berdasarkan perolehan kursi di pemilihan legislatif, sedangkan pimpinan MPR berdasar sistem paket.

Merujuk aturan ini, empat partai pendukung Jokowi-Ma'ruf dipastikan menjadi pimpinan DPR, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Adapun Partai Persatuan Pembangunan tak kebagian jatah.

"Kalau di DPR kan dibatasi, tentu kami juga melihat ada partai-partai yang juga mendukung koalisi dan bagaimana ini mempunyai kesempatan untuk menjadi pimpinan," kata dia.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani beberapa kali memang bergurau berharap ada partai koalisi Jokowi yang mengalah memberikan jatah pimpinan MPR untuk PPP. Saat itu Partai Amanat Nasional memunculkan ide menambah pimpinan MPR, PPP pun sontak mendukung.

"Kami membuka opsi itu dan mendiskusikan itu," kata Arsul Sani medio Agustus lalu.






Pertemuan Puan Maharani dan Airlangga Diperkirakan Digelar Sabtu Ini

3 menit lalu

Pertemuan Puan Maharani dan Airlangga Diperkirakan Digelar Sabtu Ini

Sebelumnya Puan Maharani telah sowan ke Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

1 hari lalu

Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah berkomunikasi dengan berbagai tokoh politik terkait langkah politiknya di masa mendatang.


Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

1 hari lalu

Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

Di antara 4 menko di kabinet Jokowi, siapakah yang paling kaya antara Luhut, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto atau Mahfud MD? Berapa utangnya?


Pemerintah Targetkan Penyaluran KUR Tahun 2023 Sebesar Rp 460 Triliun, Bisa Terserap?

1 hari lalu

Pemerintah Targetkan Penyaluran KUR Tahun 2023 Sebesar Rp 460 Triliun, Bisa Terserap?

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pemerintah menargetkan penyaluran KUR naik dari Rp 373 triliun menjadi Rp 460 triliun pada 2023.


Dugaan Retas HP Menko Airlangga, Jubir: Tidak Ada Kiriman File Spyware

4 hari lalu

Dugaan Retas HP Menko Airlangga, Jubir: Tidak Ada Kiriman File Spyware

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Alia Karenina buka suara soal dugaan peretasan terhadap ponsel milik Menteri Airlangga Hartarto.


10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

5 hari lalu

10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

Airlangga mengungkapkan ada sepuluh provinsi yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) karena mampu mengendalikan inflasi.


Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

5 hari lalu

Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya terbuka jika Ridwan Kamil ingin bergabung. Tapi semua tergantung Ridwan Kamil sendiri.


Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

7 hari lalu

Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri tetap terancam sanksi dari Partai Golkar setelah aksinya menginjak sopir truk viral


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

8 hari lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

8 hari lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.