KNPB Bantah Tudingan Tito Karnavian Soal Dalang Rusuh di Papua

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa Papua melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 2 September 2019. TEMPO/Prima Mulia

    Mahasiswa Papua melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 2 September 2019. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Agus Kossay membantah tudingan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang menyebut organisasinya sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Menurut Agus, Tito membalikkan fakta yang terjadi.

    “Tito Karnavian seolah membolak-balikkan fakta yang sebenarnya, kemudian mengambinghitamkan KNPB, ULMWP, dan rakyat West Papua yang sedang berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri secara damai di Papua Barat,” tulis Agus dalam keterangan pers, Sabtu, 7 September 2019.

    Sebelumnya, Tito menuding Benny Wenda dan The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), serta KNPB sebagai dalang di balik aksi demo yang terjadi di dalam dan di luar Papua. Demo di Papua dan Papua Barat berujung kerusuhan

    "Apa yang terjadi di Papua didesain oleh kelompok tersebut untuk tujuan tertentu yang ingin membuat kisruh. Direktorat Cyber sudah memantau kelompok-kelompok yang memproduksi berita-berita tentang Papua," ujar Tito, di Jayapura, Kamis 5 September 2019.

    Pernyataan Tito Karnavian ini, dinilai Agus sebagai ketidakmampuan Polri dalam mengungkap aktor intelektual yang melakukan ujaran kebencian bernada rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Aparat, kata dia, sampai saat ini belum mampu mengungkap siapa pelaku perusakan tiang bendera di depan asrama mahasiswa Papua, yang menyebabkan bendera merah putih jatuh ke selokan.

    Ia menuntut adanya kejelasan terkait hal itu. Pelaku, kata Agus, harus diadili, termasuk yang mengucapkan ujaran kebencian bernada rasis terhadap mahasiswa Papua.

    “(Jangan) dilindungi. Kemudian rakyat West Papua dan pejuang West Papua yang jadi kambing hitam,” tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.