Tolak Revisi UU KPK, Agus Beberkan Anggota DPR yang Ditangkap

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi VI DPR Nyoman Dhamantra keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat 9 Agustus 2019. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Nyoman diduga meminta fee sebesar Rp 3,6 miliar dan Rp 1.700 hingga Rp 1.800 per kilogram dari pengurusan izin impor bawang putih dengan kuota 20 ribu ton untuk beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang dimiliki oleh CSU alias Afung.  TEMPO/Subekti

    Anggota Komisi VI DPR Nyoman Dhamantra keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat 9 Agustus 2019. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Nyoman diduga meminta fee sebesar Rp 3,6 miliar dan Rp 1.700 hingga Rp 1.800 per kilogram dari pengurusan izin impor bawang putih dengan kuota 20 ribu ton untuk beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang dimiliki oleh CSU alias Afung. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang menolak revisi UU KPK mengatakan sejak berdiri, KPK telah menangani lebih dari seribu perkara korupsi. "Jabatan pelaku korupsinya terbaca jelas," kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 September 2019.

    Agus menuturkan pelaku korupsi yang ditangani KPK paling banyak adalah anggota DPR dan DPRD, yaitu 255 perkara. Disusul kepala daerah dengan 110 perkara dan 27 menteri. Tak cuma kasus korupsi, para pelaku juga dijerat dengan pencucian uang. "Ini data baru sampai Juni 2019."

    Sebelum KPK ada, kata Agus, tak terbayangkan bahwa ratusan wakil rakyat dan kepala daerah bisa tersentuh hukum. Istilah hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas tak berlaku di KPK.

    Ia mempertanyakan upaya revisi UU KPK yang dinilai melemahkan komisi antikorupsi. Ia mempertanyakan alasan DPR menyepakati pembahasan revisi itu. "Apakah ini yang membuat serangan terhadap KPK terus terjadi?"

    Serangan terhadap KPK belakangan ini, kata Agus, terjadi bertubi-tubi. Dalam waktu yang bersamaan dengan revisi UU KPK, seleksi Pimpinan KPK juga sedang dilakukan di DPR. Seleksi itu menyisakan problem karena ada calon pimpinan yang terindikasi bermasalah.

    Agus mengaku telah bersurat ke Presiden Joko Widodo untuk menolak RUU inisiatif DPR itu. Tanpa persetujuan DPR, pembahasan RUU ini tak akan dilanjutkan. "Kami percaya, Presiden Joko Widodo tidak akan membiarkan anak reformasi ini tersungkur, lumpuh dan mati."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.