Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wakil Ketua MPR Dorong Mahasiswi Gontor Mengabdi

image-gnews
Kunjungan mahasiswi Universitas Darussalam (Unida) Gontor ke Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pada Jumat, 6 September 2019.
Kunjungan mahasiswi Universitas Darussalam (Unida) Gontor ke Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pada Jumat, 6 September 2019.
Iklan

INFO NASIONAL — Sebelas mahasiswi Universitas Darussalam (Unida) Gontor selama empat hari melakukan study tour di Jakarta. Di Jakarta mereka mengunjungi kantor Gubernur Jakarta, kantor Wakil Presiden, serta beberapa kementerian dan lembaga negara. Mahasiswi dari perguruan tinggi di bawah naungan Pondok Pesantren Gontor itu bersilaturahmi dengan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW),  Jumat, 6 September 2019,

HNW mendorong para mahasiswi untuk bisa seperti alumni Gontor lainnya menjadi pimpinan di berbagai lembaga negara. Menurutnya, Indonesia tak pernah mendikotomikan peran perempuan dan laki-laki. “Di Mahkamah Konstitusi untuk menjadi hakim syaratnya bukan karena laki-laki atau perempuan, namun harus mampu menjadi negarawan. Sehingga kaum perempuan tak ada halangan untuk mengabdi bagi Indonesia,” ujarnya

Pembimbing para mahasiswi Moh. Isom Muddin dan Lailah Alfi, mengatakan civitas akademika Unida merasa bangga karena alumni Pondok Modern Gontor bisa menjadi Wakil Ketua MPR. “Ilmu yang diberikan bisa menjadi sangu (bekal) bagi kami ketika pulang ke kampus,” ujar Muddin di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Lt.9, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua MPR HNW mengatakan sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Pascaamandemen, kedudukan lembaga negara ini setara dengan lembaga negara lainnya, seperti DPR, DPD, MK, BPK, KY, dan Presiden. Tugas MPR melantik presiden dan wakil presiden serta berwenang mengubah UUD. “Dalam UU MD3, MPR bertugas melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

MPR, menurut HNW, sangat istimewa bagi Gontor. Istimewa sebab MPR dua kali dipimpin oleh alumni Gontor. “Idham Chalid alumni Gontor memimpin MPR periode 1972-1977 dan saya sendiri sebagai Ketua MPR periode 2004-2009,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dua Wakil Ketua MPR juga alumni Gontor, yakni Lukman Hakim Saifuddin yang saat ini menjadi Menteri Agama sebagai Wakil Ketua MPR periode 2009-2014 dan HNW Wakil Ketua MPR periode 2014-2019. “Masih banyak lagi alumni Gontor yang menjadi orang sukses, seperti menteri, wakil menteri, duta besar, pengusaha, kepala daerah, dan jabatan penting lainnya,” ucap HNW.

Menurut HNW, diterimanya alumni Gontor di berbagai lembaga karena di pondok pesantren diberikan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler dan kompetisi antarsantri. Kegiatan-kegiatan di pondok menjadi bekal saat di masyarakat. “Di Gontor tidak diajarkan memimpin sidang paripurna, namun berbagai kegiatan telah kami lakukan sehingga membuat kami bisa melakukan apa saja,” ujarnya.

“Di Gontor juga tidak ada pelajaran mendirikan partai politik, namun kami bisa membuat karena ilmu dari Gontor,” katanya.  Selain memiliki kecakapan ilmu, Alumni Gontor juga didorong untuk mengabdi. Sesuai dengan hymne pondok, diharapkan santri dan alumni mengabdi pada tiga ibu, yakni orang tua, pondok, serta bangsa dan negara. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

2 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

Kudera merangkak disebut sebagai kudeta yang dilakukan Soeharto kepada Sukarno, apa itu?


Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

9 hari lalu

Calon Legeslatif DPR RI dapil Jakarta II Once Mekel menyalakan lilin saat mendeklarasikan mendukung pasangan Ganjar-Mahfud di Gedung Joang, Menteng, Jakarta, Jumat, 15 Desember 2023. Dalam keteranganya, GMKI akan mempersiapkan para pemuda kristen di 116 titik se-Indonesia akan memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.


Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

17 hari lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah) dan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kedua kiri) beserta jajaran PKS saat menunggu kedatangan Bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa, 12 September 2023. Pertemuan antara Partai Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu membahas berbagai hal strategis terkait jelang Pilpres 2024 seperti membahas tim pemenangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

PKS DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta usai unggul dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPRD.


PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

17 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

Putusan Majelis Syura bakal menjadi acuan PKS dalam mengusung calon Gubernur di Pilkada DKI 2024. Nama Anies, Hidayat Nur Wahid dan Mardani potensial.


Profil Hasbi Hasan, Eks Sekretaris MA Alumni Gontor yang Chat Mesra Windy Idol

20 hari lalu

Terdakwa Sekretaris MA nonaktif, Hasbi Hasan, mengikuti sidang mendengarkan keterangan saksi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Sidang ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, Yudi Noviandri, yang dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum KPK untuk terdakwa dalam pengembangan perkara tindak pidana korupsi dugaan kasus suap pengurusan Perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
Profil Hasbi Hasan, Eks Sekretaris MA Alumni Gontor yang Chat Mesra Windy Idol

Profil Hasbi Hasan, alumni Gontor yang terseret kasus suap di lingkungan MA.


Bamsoet Dukung Unhan Bentuk Program Studi S2 Hukum Keadaan Darurat

21 hari lalu

Bamsoet Dukung Unhan Bentuk Program Studi S2 Hukum Keadaan Darurat

Saat ini konstitusi Indonesia tidak memiliki pintu darurat


Polri Terjunkan 1.459 Personel Amankan Aksi Dukung Hak Angket di Gedung DPR Hari Ini

22 hari lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Polri Terjunkan 1.459 Personel Amankan Aksi Dukung Hak Angket di Gedung DPR Hari Ini

Polri menerjunkan 1.459 personel gabungan untuk mengamankan aksi demo sejumlah elemen dukung hak angket di depan Gedung DPR/MPR hari ini.


MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

24 hari lalu

Sidang pasal ambang batas parlemen di Mahkamah Konstitusi, Jakarta,(13/02). MK menolak permohonan hak uji materi Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD mengenai pasal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. TEMPO/Wahyu Se
MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?


Polri Terjunkan 3.929 Personel Amankan Demo di Depan DPR Hari Ini

24 hari lalu

Ratusan massa Aksi Rakyat Semesta melakukan aksi dukung hak angket kecurangan pemilu di depan kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Dalam aksinya massa membawa tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai 'Tritura'. Yakni, turunkan harga sembako, dukung hak angket, dan makzulkan Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti.
Polri Terjunkan 3.929 Personel Amankan Demo di Depan DPR Hari Ini

Para personel ini nantinya akan lakukan pengamanan untuk mencegah massa/peserta demo masuk ke dalam kawasan DPR atau MPR


Kisah Solihin GP Rayakan Ulang Tahun Ke-80 di Unpad, Ingatkan Pentingnya Pemberantasan KKN

24 hari lalu

Susi Pudjiastuti berbincang dengan mantan Gubernur dan sesepuh Jawa Barat Solihin GP atau Mang Ihin saat penganugerahan Doktor Kehormatan untuk Jusuf Kalla di Bandung, Senin, 13 Januari 2020. Mang Ihin juga disebut sebagai
Kisah Solihin GP Rayakan Ulang Tahun Ke-80 di Unpad, Ingatkan Pentingnya Pemberantasan KKN

Solihin GP mengajak masyarakat kembali ke konsep dasar dalam mengelola lingkungan hidup.