TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membersihkan kabinetnya dari para terduga pelanggar hak asasi manusia.
"Kami minta Presiden membersihkan kabinetnya dan seluruh lingkungan kekuasaan dari para terduga pelanggaran HAM, termasuk orang-orang seperti Hendropriyono dan Wiranto," kata Yati dalam konferensi pers di KontraS, Jakarta, Jumat, 6 September 2019.
Wiranto saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ia dianggap bertanggung jawab terhadap beberapa pelanggaran HAM, seperti tragedi Trisakti dan Semanggi, serta penculikan dan penghilangan aktivis.
Adapun A.M. Hendropriyono merupakan mantan Ketua Umum PKPI yang mendukung pemerintahan Jokowi. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara itu ditengarai terlibat dalam kasus pembunuhan Munir dan kasus Talangsari.
Yati mengatakan, selama Jokowi memberikan panggung terhadap para terduga pelanggar HAM, maka kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu akan sulit dituntaskan. Salah satunya ialah kasus pembunuhan Munir.
Menurut Yati, Munir merupakan simbol kemanusiaan dan keadilan. Munir juga merupakan representasi suara-suara korban pelanggaran HAM. "Kalau Jokowi berani mengambil tindakan tegas untuk kasus Munir, maka Jokowi berani memberikan harapan bagi pencari keadilan di negeri ini," katanya.
Sabtu besok, 7 September 2019, tepat 15 tahun kasus pembunuhan Munir. Hingga kini, dalang pembunuhan terhadap mantan Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau HAM Imparsial itu belum terungkap.
Munir tewas dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004. Ia tewas dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol, Amsterdam, pukul 08.10 waktu setempat. Hasil otopsi kepolisian Belanda dan Indonesia menemukan Munir tewas karena racun arsenik.
