Abraham Samad: KPK Ingin Dijadikan Komisi Pencegahan Korupsi

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menjawab pertanyaan media setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kantor DPP NasDem, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018. Sebelumnya, Abraham juga pernah bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menjawab pertanyaan media setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kantor DPP NasDem, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018. Sebelumnya, Abraham juga pernah bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta-Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menilai revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 berbahaya bagi keberadaan lembaga yang pernah dia pimpin. Menurut dia, bila RUU itu disahkan maka KPK tinggal jadi komisi pencegahan korupsi bukan pemberantasan

    "Pada akhirnya jenis kelamin KPK akan berubah menjadi Komisi Pencegahan Korupsi, semata mengerjakan tugas pencegahan korupsi saja, tidak lebih," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 September 2019.

    Abraham menuturkan hal itu terlihat dalam poin perubahan status KPK dari lembaga negara menjadi lembaga pemerintahan di bawah struktur eksekutif. Perubahan ini diatur dalam Pasal 1 Draf RUU KPK. Menurut Samad, posisi KPK yang berada di bawah pemerintahan bakal menghilangkan independensi.

    Padahal, menurut dia, independensi menjadi syarat kunci tegaknya sebuah lembaga antikorupsi. Ketika KPK berada di bawah eksekutif, maka KPK akan sama seperti kementerian dan badan lainnya. Pada situasi ini KPK akan mengalami konflik kepentingan dengan agenda pemerintah yang rentan praktek tindak pidana korupsi.

    Selain problem status KPK, Samad mencermati ada sejumlah poin perubahan yang bakal melemahkan lembaga antirasuah. Misalnya, soal adanya Dewan Pengawas hingga pemberian wewenang Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan SP3. "Beberapa di antaranya akan membuat KPK mati suri," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.