Komnas HAM: RUU Pertanahan Tak Hadirkan Solusi Konflik

Reporter

Editor

Purwanto

Kementerian ATR/BPN Kebut Penyelesaian Peta Dasar Pertanahan.

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan tidak mengatur mekanisme penyelesaian konflik agararia yang komprehensif akibat kebijakan pemerintahan otoriter masa lalu.

"Tidak ada satu upaya khusus memikirkan penyelesaian konflik agraria yang begitu masif di Indonesia," ujar Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga dalam diskusi di Jakarta, Jumat.

RUU Pertanahan dinilainya mengatur urusan konflik sangat kecil, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Pembentukan pengadilan pertanahan pun berpotensi memiliki keterbatasan wewenang untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan negara di masa lalu.

Pengadilan pertanahan bersifat non-retroaktif sehingga tidak memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan masa lalu.

Selain itu, RUU pertanahan dinilainya kembali pada era kolonisasi oleh negara melalui penghidupan kembali asas domain verklaring melalui pengaturan hak pengelolaan yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk mengatur hubungan hukum.

"RUU Pertanahan seperti membangkitkan domain verklaring atau asas dalam praktik agraria zaman kolonial. Tanah tidak bisa dibuktikan pemiliknya dalam dua tahun, negara otomatis memiliki, ini sama persis," kata Sandrayati.

Untuk itu, Komnas HAM RI meminta Presiden dan DPR RI untuk menunda pengesahan RUU Pertanahan dan kembali mendiskusikan muatan materi yang diatur agar selaras dengan konstitusi, TAP MPR Nomor IX/MPR/2011 dan UUPA.

Adapun laporan konflik agraria yang diterima Komnas HAM terus meningkat, pada 2017 sebanyak 269 kasus, tahun 2016 sebanyak 223 kasus dan 2015 sebanyak 109 kasus.






Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

18 jam lalu

Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

Komnas HAM dan Komnas Perempuan diminta menarik kembali pernyataan resmi soal dugaan pelecehan seksual Brigadir J terhadap Putri Candrawathi.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

20 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

20 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


Ironis, Tragedi Kanjuruhan Terjadi Tepat Sehari sebelum Hari Tanpa Kekerasan Internasional

22 jam lalu

Ironis, Tragedi Kanjuruhan Terjadi Tepat Sehari sebelum Hari Tanpa Kekerasan Internasional

Hari Tanpa Kekerasan Internasional diperingati setiap 2 Oktober. Ironisnya, sehari sebelum diperingati telah terjadi Tragedi Kanjuruhan.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

1 hari lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

1 hari lalu

Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

KontraS Surabaya sebut suporter tidak bersalah dalam Tragedi Kanjuruhan.


Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

KontraS Surabaya menyebutkan banyak korban Tragedi Kanjuruhan yang langsung dibawa rekan-rekannya sehingga tak tercatat oleh polisi.


Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Komnas HAM akan menemui korban tragedi Kanjuruhan untuk mendapatkan informasi yang utuh.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.