Revisi UU KPK, PDIP: Ada Penyalahgunaan Kekuasaan di KPK

Reporter

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di acara tasyakuran hari ulang tahun PDIP ke-46 di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019. Tempo/M Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan revisi UU KPK atau Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk memperbaiki kinerja lembaga antirasuah tersebut.

Menurut Hasto, selama ini terdapat sejumlah kelemahan KPK berupa yakni penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu terlihat dalam berbagai bentuk kepentingan politik yang mewarnai dari keputusan yang diambil KPK.

Pada saat bersamaan, dia melanjutkan, ada kasus-kasus korupsi yang tidak dilanjutkan. "Jadi revisi ini semuanya dalam semangat untuk perbaikan," tuturnya melalui keterangan tertulis hari ini, Jumat, 6 September 2019.

Sekjen PDIP asto pun mengungkapkan bahwa revisi UU KPK ini untuk memperkuat fungsi pengawasan KPK, yakni mengedepankan pencegahan korupsi. Pengawasan dan pencegahan itu sejalan dengan pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agutus 2019.

"Ada juga spirit untuk meningkatkan sinergit antarlembaga penegak hukum."

Dalam Rapat Paripurna DPR kemarin, Kamis, 5 September 2019, disepakati pembahasan rancangan undang-undang revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002. Revisi tersebut diajukan oleh Badan Legislasi DPR. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan pembahasan revisi UU KPK menjadi usul inisiatif DPR.

FIKRI ARIGI






KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

1 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

2 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

4 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

4 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

19 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

22 jam lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

1 hari lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak