Komisioner HAM PBB Sarankan Dialog soal Papua, Wiranto: Sudah

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menggelar konferensi pers perihal aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat di kantornya, Jakarta Pusat pada Senin, 2 September 2019. TEMPO/Andita Rahma

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menggelar konferensi pers perihal aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat di kantornya, Jakarta Pusat pada Senin, 2 September 2019. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah sudah melaksanakan dialog dengan warga Papua dan Papua Barat sebelum muncul pernyataan dari Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa Michelle Bachelet.

    "Dialog itu disarankan oleh mereka. Presiden sudah dialog, saya sudah dialog, sekarang Kapolri, Panglima ke sana dialog. Jadi sudah dialog, ya, bukan belum dialog," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

    Michelle Bachelet sebelumnya menyatakan tindakan kekerasan dalam dua minggu terakhir di Papua dan Papua Barat hingga menimbulkan korban jiwa seharusnya tidak terjadi di Indonesia yang demokratis dan beragam. Ia pun mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan warga Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka.

    Bachelet berujar terganggu dengan eskalasi kekerasan di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam dua pekan terakhir, khususnya kematian beberapa pengunjuk rasa dan personil aparat keamanan. Menurutnya, hal ini bagian dari kecenderungan yang telah diamati sejak Desember 2018.

    Menurut Wiranto, dialog yang dilakukan pemerintah justru makin meningkat. Misalnya, saat demo terjadi, dialog yang dilakukan fokusnya mengajak untuk berdamai dan mengendalikan diri. Setelah situasi kondusif, fokus dialog saat ini adalah menyangkut hak-hak dasar kehidupan masyarakat Papua dan Papua Barat.

    "Kalau soal Komisi HAM PBB menyarankan dialog, ya kita kan sudah musyawarah mufakat. Budaya kita bidaya musyawarah mufakat, dialog dan berbicara," kata dia.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.