INFO NASIONAL — Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas serta ribuan pulau yang membutuhkan konektivitas antara satu dan lainnya. Perhubungan menjadi satu isu yang penting mengingat pembangunan diharapkan merata di seluruh daerah, baik wilayah Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan pembangunan Tol Laut sebagai salah satu program strategis yang menjadi prioritas untuk diwujudkan.
Tidak dapat dipungkiri, masalah disparitas atau perbedaan harga barang di satu wilayah dengan wilayah lainnya menjadi penyebab utama belum meratanya pembangunan di Indonesia. Jarak antarpulau yang cukup jauh membuat biaya transportasi tinggi sehingga berdampak pada harga-harga barang kebutuhan yang berbeda jauh antara satu pulau dengan pulau lainnya. Akibatnya, harga-harga barang di wilayah Indonesia bagian timur seringkali lebih tinggi bila dibandingkan dengan barang-barang kebutuhan di wilayah Indonesia bagian barat.
Pembangunan Tol Laut yang sudah memasuki tahun ke lima ini diharapkan mampu menjadi solusi atas disparitas yang terjadi. Selain menghubungkan seluruh pelabuhan di wilayah Nusantara, jaringan angkutan laut yang teratur dan stabil pun diharapkan mampu melancarkan distribusi barang hingga ke pelosok dan pada tujuan jangka panjangnya mampu meratakan pembangunan di seluruh Indonesia secara efektif dan efisien. Untuk mendukung optimalisasi pembangunan Tol Laut ini, maka pemerintah pun memberikan subsidi bagi seluruh angkutan Tol Laut, mulai dari angkutan barang, angkutan perintis, hingga angkutan ternak.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, R. Agus H. Purnomo, seluruh angkutan laut yang memperoleh subsidi dari pemerintah harus bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan perekonomian nasional. Kawasan Indonesia timur dan barat harus mendapatkan keseimbangan dalam hal pemenuhan barang-barang kebutuhan masyarakat.
”Kapal Tol Laut logistik, Kapal Perintis maupun Kapal Ternak adalah armada Tol Laut yang harus saling bersinergi dan memberi manfaat bagi masyarakat luas," ujar Dirjen Agus Purnomo, di Jakarta.
Setelah melakukan berbagai evaluasi terkait pelaksanaan program Tol Laut, Agus mengatakan bahwa permasalahan yang masih sering terjadi adalah kosongnya muatan angkutan balik kapal Tol Laut dari sejumlah daerah di wilayah Indonesia bagian timur.
Selama ini, kapal Tol Laut yang mengangkut muatan kontainer dari Jakarta atau Surabaya menuju Indonesia bagian timur, hanya akan kembali dengan maksimal 20-30 persen muatan saja. Dengan demikian, masalah utama yang masih dihadapi pada pelaksanaan program Tol Laut bukanlah pada kapal atau perusahaan pelayaran selaku operator, tetapi pada belum maksimalnya muatan balik dan ini membutuhkan koordinasi lintas sektoral.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Perhubungan akan mengambil sejumlah langkah-langkah seperti pengiriman hasil ternak dalam bentuk beku hingga mengupayakan keterlibatan Usaha Masyarakat Kecil Menengah dalam hal pengiriman hasil ternak dari Nusa Tenggara Timur menuju wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu, upaya pemberlakuan trayek komersial pun tetap berjalan supaya pelaksanaan Tol Laut dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. (*)
