Menhan Ryamizard Sebut di Papua Ada Kelompok Terafiliasi ISIS

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kedua kiri) bersama Ketua Umum Pepabri Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar saat menghadiri Silaturahmi Purnawirawan TNI di gedung Jenderal A.H Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kedua kiri) bersama Ketua Umum Pepabri Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar saat menghadiri Silaturahmi Purnawirawan TNI di gedung Jenderal A.H Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pihaknya mendeteksi ada kelompok lain di luar kelompok pemberontak yang beroperasi di Papua. Kelompok ini, kata dia, terafiliasi dengan organisasi ISIS.

    "Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di tanah Papua," kata dia sambil mengulang ucapannya itu saat rapat bersama Komisi Pertahanan DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

    Ia menjelaskan kelompok pemberontak di Papua terbagi menjadi tiga jenis. Ada yang memberontak lewat senjata, secara politik, dan klandestin. Di luar itu ada yang berhubungan dengan ISIS.

    Dalam rapat itu, Ryamizard juga menyinggung soal bahayanya menarik personel TNI dari Papua. Menurut dia, begitu TNI mundur, maka Papua bisa segera lepas dari Indonesia.

    Terlebih, kata dia, pertahanan Indonesia sejatinya menghadapi tiga bentuk ancaman. Pertama, ancaman yang belum nyata. Kedua, ancaman nyata seperti terorisme, radikalisme, dan separatisme. Ketiga, ancaman pola pikir.

    "Ancaman ketiga ini yang paling berbahaya. Ancaman mindset seluruh rakyat negara Indonesia yang berusaha memecah belah, yakni ancaman terhadap Pancasila," ujar Ryamizard.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.