DPR Klaim Dewan Pengawas Tak Ganggu Independensi KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Utut Adianto (kanan selaku Pimpinan Sidang bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) saat menerima draft pandangan fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.  TEMPO/M Taufan Rengganis

    Wakil Ketua DPR Utut Adianto (kanan selaku Pimpinan Sidang bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) saat menerima draft pandangan fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR Arsul Sani mengklaim keberadaan Dewan Pengawas tak akan tumpang tindih dengan pimpinan KPK. Ini terkait rancangan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang memuat keberadaan Dewan Pengawas KPK.

    "Tidak (tumpang tindih), karena di dalam RUU itu apa yang jadi kewenangan Dewan Pengawas juga ditetapkan di sana," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

    Dalam draf revisi UU KPK, disebutkan bahwa Dewan Pengawas berjumlah lima orang yang dipilih oleh DPR atas usulan presiden. Menurut draf itu, Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Meski begitu, Arsul mengklaim Dewan Pengawas tak boleh mengganggu independensi KPK.

    "Dewan Pengawas tidak boleh nantinya menganggu independensi KPK yang personifikasinya itu ada pada pimpinan KPK dan para pegawai, khususnya penyidik," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ini.

    Usulan adanya Dewan Pengawas KPK bukan kali ini saja muncul dalam upaya DPR merevisi UU KPK. Sebelumnya, keberadaan Dewan Pengawas ini menuai kritik keras dari pegiat antikorupsi.

    Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar menganggap adanya Dewan Pengawas merupakan upaya DPR melemahkan KPK. Hal itu terlihat dari posisi Dewan Pengawas yang lebih tinggi dari komisioner KPK.

    "Konten inilah yang pada waktu dulu ditolak masyarakat dan banyak pihak, sehingga perubahan saat itu gagal," kata Fickar.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    GERD Memang Tak Membunuhmu tapi Dampaknya Bikin Sengsara

    Walau tak mematikan, Gastroesophageal reflux disease alias GERD menyebabkan berbagai kesengsaraan.