Pakar Hukum Menilai Dewan Pengawas Melemahkan Gerak KPK

Reporter

Editor

Amirullah

Penyidik menunjukkan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bengkayang, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 4 September 2019. KPK menyita barang bukti uang Rp 336 juta dari OTT terkait dugaan suap proyek pekerjaan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat tahun 2019. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar menilai keberadaan Dewan Pengawas dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan untuk melemahkan KPK.

"Kehadiran Dewan Pengawas akan sangat berkuasa, jelas akan melemahkan gerak langkah KPK," kata Fickar, Kamis, 5 September 2019.

Menurut Fickar, DPR hendak melemahkan KPK melalui Dewan Pengawas. Hal itu terlihat dari posisi Dewan Pengawas yang lebih tinggi dari 5 komisioner KPK. "Konten inilah yang pada waktu dulu ditolak masyarakat dan banyak pihak, sehingga perubahan saat itu gagal," kata Fickar.

Adanya Dewan Pengawas kembali dimunculkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Draf tersebut telah disetujui dalam Rapat Paripurna hari ini, Kamis, 5 September 2019.

Dalam draf RUU tersebut, pasal 37 A sampai 37 G menjelaskan mengenai keberadaan Dewan Pengawas. Menurut draf itu, Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Jumlah anggota dewan pengawas adalah 5 orang yang menjabat selama 4 tahun. Mereka dipilih oleh DPR atas usulan Presiden.

"Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang," seperti dikutip dari draf tersebut. Dalam aturan yang sama, KPK juga mesti mendapatkan izin dari Dewan Pengawas ketika melakukan penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan.






KPK Sita Rp 1 Miliar Dalam Kasus Suap BPN Riau

11 jam lalu

KPK Sita Rp 1 Miliar Dalam Kasus Suap BPN Riau

KPK telah meningkatkan kasus suap BPN Riau ke tahap penyidikan. Penyidik juga telah menyita uang sebesar Rp 1 miliar.


KPK Lelang Aset Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Termasuk 2 Jetski

12 jam lalu

KPK Lelang Aset Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Termasuk 2 Jetski

KPK melelang sejumlah aset milik mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.


KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

1 hari lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

1 hari lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

2 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

2 hari lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

2 hari lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.