Pakar Hukum Menilai Dewan Pengawas Melemahkan Gerak KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik menunjukkan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bengkayang, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 4 September 2019. KPK menyita barang bukti uang Rp 336 juta dari OTT terkait dugaan suap proyek pekerjaan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat tahun 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Penyidik menunjukkan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bengkayang, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 4 September 2019. KPK menyita barang bukti uang Rp 336 juta dari OTT terkait dugaan suap proyek pekerjaan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat tahun 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar menilai keberadaan Dewan Pengawas dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan untuk melemahkan KPK.

    "Kehadiran Dewan Pengawas akan sangat berkuasa, jelas akan melemahkan gerak langkah KPK," kata Fickar, Kamis, 5 September 2019.

    Menurut Fickar, DPR hendak melemahkan KPK melalui Dewan Pengawas. Hal itu terlihat dari posisi Dewan Pengawas yang lebih tinggi dari 5 komisioner KPK. "Konten inilah yang pada waktu dulu ditolak masyarakat dan banyak pihak, sehingga perubahan saat itu gagal," kata Fickar.

    Adanya Dewan Pengawas kembali dimunculkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Draf tersebut telah disetujui dalam Rapat Paripurna hari ini, Kamis, 5 September 2019.

    Dalam draf RUU tersebut, pasal 37 A sampai 37 G menjelaskan mengenai keberadaan Dewan Pengawas. Menurut draf itu, Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Jumlah anggota dewan pengawas adalah 5 orang yang menjabat selama 4 tahun. Mereka dipilih oleh DPR atas usulan Presiden.

    "Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang," seperti dikutip dari draf tersebut. Dalam aturan yang sama, KPK juga mesti mendapatkan izin dari Dewan Pengawas ketika melakukan penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.