Minggu, 22 September 2019

KPPPA: Anak Harus Paham Dampak Buruk Internet

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi anak menggunakan Internet (pixabay.com)

    Ilustrasi anak menggunakan Internet (pixabay.com)

    TEMPO.CO, Jakarta -Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar mengatakan anak perlu diberi pemahaman tentang dampak buruk penggunaan gawai dan internet agar tidak menjadi sasaran pelaku kejahatan anak secara daring.

    "Angka anak pengguna gawai dan internet di Indonesia tinggi sehingga dampak buruk terhadap anak perlu diantisipasi dengan memberikan pemahaman kepada mereka," kata Nahar dalam sosialisasi internet aman untuk anak yang diadakan di Jakarta, Kamis.

    Nahar mengatakan pengguna gawai usia enam tahun hingga 19 tahun di Indonesia mencapai 65 persen dan 43 persen diantara adalah pengguna ponsel cerdas dan internet.

    Karena belum ada aturan di Indonesia yang bisa menghalangi anak menggunakan gawai, terutama ponsel cerdas, maka perlu ada antisipasi untuk mencegah dampak buruknya terhadap anak.

    "Ponsel cerdas dan internet adalah produk yang memiliki sisi baik dan sisi buruk. Karena itu perlu ada pemberian pemahaman kepada anak sendiri agar terhindar dari dampak buruknya," tuturnya.

    Nahar mengatakan anak-anak sudah semakin terbiasa dengan internet. Bila tidak ada upaya untuk mengendalikan, termasuk pengendalian diri dari anak, mereka bisa tidak bijak dalam menggunakan internet.

    "Akibatnya, mereka kemudian mencoba-coba apa yang mereka lihat di internet, termasuk pornografi, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum," katanya.

    Koordinator Nasional End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) Indonesia Ahmad Sofian mengatakan sebenarnya tidak ada yang salah dengan internet, namun dalam perkembangannya, internet tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang baik tetapi juga untuk hal-hal yang buruk seperti kejahatan seksual anak secara daring.

    "Pada dasarnya internet digunakan untuk komunikasi dan informasi. Karena itu perlu ada internet yang aman yang bisa melindungi anak-anak," katanya. 

    Menurut Ahmad Sofian, anak-anak pengguna internet, yang jumlahnya setiap hari bertambah, menjadi sasaran para pelaku kejahatan seksual.

    "Di seluruh dunia, ada 800 juta anak yang mengakses dan aktif di internet, termasuk di Indonesia. Setiap hari, ada 200 ribu anak pengguna baru internet," katanya dalam sosialisasi internet aman untuk anak yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta, Kamis.

    Di Indonesia, menurut dia, berdasarkan survei tahun 2018 pengguna internet meliputi 64,8 persen dari seluruh jumlah penduduk, termasuk di dalamnya anak-anak.

    Ia mengatakan, anak-anak yang aktif menggunakan internet dianggap sebagai pasar dan disasar oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat, termasuk para pelaku kejahatan seksual.

    "Itu menjadi ancaman serius bagi anak-anak kita. Kejahatan seksual secara daring terjadi mulai dari gambar dan video porno yang melibatkan anak, materi kekerasan yang melibatkan anak, hingga memberi anak akses terhadap materi kekerasan seksual," katanya.

    Sofian mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan internet. Namun, dalam perkembangannya, internet tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang baik tetapi juga untuk hal-hal yang buruk seperti kejahatan seksual dan kondisi yang demikian mesti diantisipasi.

    "Pada dasarnya internet digunakan untuk komunikasi dan informasi. Karena itu perlu ada internet yang aman yang bisa melindungi anak-anak," katanya.

    ECPAT Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merancang program kampanye internet aman sejak Februari 2018. Program itu mencakup upaya pemberian pemahaman kepada anak-anak tentang dampak buruk internet.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe