Sidang 20 Menit, DPR Setujui Revisi UU KPK dan UU MD3

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pada Rapat Paripurna ke VI Masa Persidangan I tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019. Rapat Paripurna tersebut beragendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pekerja sosial. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Suasana pada Rapat Paripurna ke VI Masa Persidangan I tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019. Rapat Paripurna tersebut beragendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pekerja sosial. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna membahas pandangan fraksi-fraksi terkait revisi dua undang-undang, yakni UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Utut Adianto. Namun dalam sidang, pandangan fraksi-fraksi tak dibacakan. Utut mengusulkan agar pandangan fraksi disampaikan secara tertulis saja. Usul ini pun disetujui anggota Dewan.

    "Apakah bisa disetujui apabila pendapat fraksi disampaikan kepada pimpinan secara tertulis?" tanya Utut di ruang sidang paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

    "Setuju!" jawab sekitar 70 anggota Dewan yang hadir, terdengar kompak dan kencang.

    Berikutnya, Utut mempersilakan perwakilan setiap fraksi maju ke meja pimpinan untuk menyampaikan pandangan tertulis itu. Masing-masing perwakilan partai pun menyerahkan pandangan tertulis kepada pimpinan DPR.

    "Dengan demikian sepuluh fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Apakah pendapat fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang KPK dapat disetujui menjadi usul DPR RI?" tanya Utut.

    "Setuju!" jawab anggota Dewan.

    Selanjutnya, Utut memimpin agenda pembahasan pandangan fraksi-fraksi tentang revisi UU KPK. Dia kembali menanyakan apakah pandangan fraksi-fraksi bisa disampaikan secara tertulis kepada pimpinan. Usul ini kembali disetujui.

    Mekanisme seperti sebelumnya pun diulang. Setiap perwakilan fraksi maju ke meja pimpinan untuk menyerahkan pandangan fraksi secara tertulis.

    "Dengan demikian sepuluh fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Apakah pendapat fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui menjadi usul DPR RI?" tanya Utut.

    "Setuju!" jawab anggota Dewan.

    Utut pun mengakhiri rapat paripurna. Sidang itu hanya berlangsung selama sekitar 20 menit, plus pembukaan menyanyikan lagu "Indonesia Raya" dan interupsi anggota.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.