Oesman Sapta Apresiasi Program Tanah untuk Rakyat

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta, saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo menyerahkan sertifikat TORA kepada rakyat Kalimantan Barat, di Taman Digulis Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis, 5 September 2019.

    Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta, saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo menyerahkan sertifikat TORA kepada rakyat Kalimantan Barat, di Taman Digulis Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis, 5 September 2019.

    INFO NASIONAL — Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap rakyat melalui pemberian sertifikat redistribusi bidang tanah kepada rakyat Kalimantan Barat dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Menurutnya, program seperti itulah yang sangat dibutuhkan rakyat.

    "Saya lihat program pemerintah ini membuat rakyat sangat antusias menyambutnya, spontan, tidak ada rekayasa. Program ini sangat saya apresiasi dan dukung," ujarnya usai mendampingi Presiden RI Joko Widodo menyerahkan sertifikat TORA kepada rakyat Kalimantan Barat, di Taman Digulis Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis, 5 September 2019.

    Tokoh masyarakat Kalimantan Barat ini juga sangat gembira karena Presiden secara langsung menyerahkan sertifikat dalam program TORA kepada masyarakat. "Intinya, ini program bagus. Saya harap ke depan tidak ada lagi masyarakat kesulitan memperoleh sertifikat tanah. Sebab, Presiden sendiri tegas menyatakan bahwa jika ada yang belum dapat (sertifikat) segera didapatkan sesuai instruksi Presiden," ucapnya.

    Salah seorang penerima sertifikat redistribusi tanah seorang petani asal Kabupaten Sambas, Rusdy, mengungkapkan kegembiraannya usai menerima sertifikat. "Sudah sejak lama saya mendambakan memiliki lahan sendiri dan baru kesampaian sekarang," ujarnya.

    Rusdy sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta tokoh masyarakat Kalimantan Barat seperti Oesman Sapta kepada rakyat kecil. "Semoga ke depan rakyat Indonesia akan lebih sejahtera," ucapnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.