Kapolri Tuding Benny Wenda di Balik Kisruh Papua

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian  menjamin keamanan kepada masyarakat dan mahasiswa Papua yang berada di seluruh wilayah Indonesia. ANTARA

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjamin keamanan kepada masyarakat dan mahasiswa Papua yang berada di seluruh wilayah Indonesia. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta -Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan Benny Wenda, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat KNPB berada di balik aksi demo anarkis yang terjadi di dalam dan di luar Papua.

    "Apa yang terjadi di Papua didesain oleh kelompok tersebut untuk tujuan tertentu yang ingin membuat kisruh. Direktorat Cyber sudah memantau kelompok-kelompok yang memproduksi berita-berita tentang Papua," ujar Tito, di Jayapura, Kamis.

    Dia menjelaskan, keberadaan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga digerakkan ULMWP dan KNPB. Karena itulah masyarakat diminta tidak terpengaruh dengan isu-isu yang dikemas untuk membuat Papua kisruh.

    “ULMWP dan KNPB bertanggung jawab terhadap berbagai aksi yang terjadi dan nama-namanya sudah ada, sehingga penegakan hukum akan dilakukan," ujar Kapolri seraya menambahkan, bila hukum tidak ditegakkan maka mereka akan terus bermain dengan mengorbankan masyarakat.


    Kapolri menjelaskan, berbagai aksi yang dilakukan di Papua itu dilakukan dalam rangka rapat di Komisi HAM di Jenewa tanggal 9 September, sehingga nantinya ada laporan tentang Papua rusuh.

    Selain itu, tanggal 23-24 September ada Sidang Umum PBB dengan semua negara menyampaikan pandangannya, namun tidak ada agenda tentang Papua.


    Walaupun demikian, kelompok-kelompok itu berupaya melalui negara-negara tertentu akan sengaja melempar isu tentang rusuh di Papua, kata Jenderal Tito Karnavian lagi.

    Tito mengatakan, saat ini kondisi di Jayapura sudah kondusif dan aktiitas masyarakat kembali normal.

    “Masyarakat jangan mudah percaya dengan isu-isu yang sengaja diembuskan kelompok tertentu," kata Kapolri Tito Karnavian pula.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.