TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dianugerahi pin tanda alumni kehormatan Lembaga Ketahanan Nasional.
"Segenap jajaran Lemhanas RI mengucapkan selamat kepada Menko PMK RI Ibu Puan Maharani atas penyematan tanda alumni kehormatan Lemhanas RI," kata Gubernur Lemhanas Agus Widjojo di Auditorium Gadjah Mada Lemhanas, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.
Agus mengatakan penyematan tanda alumni kehormatan tersebut didasari Peraturan Gubernur Lemhanas RI Nomor 3 Tahun 2019. Sejak diterbitkannya peraturan gubernur tersebut, untuk kedua kalinya tanda alumni kehormatan dianugerahkan kepada WNI.
Agus mengatakan tanda alumni kehormatan merupakan penghargaan yang diberikan kepada WNI yang tidak mengikut program pendidikan regular maupun singkat Lemhanas. Namun telah memberikan darma bakti, karya, dan sumbangsih pemikiran yang luar biasa terhadap pengembangan Lemhanas dan bangsa Indonesia.
"Sebagai seorang WNI yang setia dan taat kepada Pancasila dan UUD RI 1945 serta memiliki integritas moral dan keteladanan, Ibu Puan Maharani telah mengabdi sebagai Menko PMK selama lima tahun periode 2014-2019," katanya.
Puan, kata Agus, merupakan menteri koordinator termuda sepanjang sejarah kabinet. Sebagai sosok muda yang inovatif, Puan dinilai telah memberikan kontribusi karya dan pemikiran yang luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.
Apalagi, Agus menuturkan, Puan sebagai seorang Menko yang membawahi 8 kementerian, bukan hal yang mudah mengkoordinasikan berbagai pekerjaan yang berbeda di tiap kementerian. "Tentunya memerlukan strategi dan pemikiran. Sehingga tugas kementerian dapat berjalan secara efektif dan efisien," ujarnya.
Lemhanas mencatat prestasi di bawah koordinasi Puan sebagai Menko PMK adalah kemajuan pembangunan manusia Indonesia selama 5 tahun terakhir dapat diukur secara nyata. Manusia Indonesia dapat hidup lebih layak, anak-anak dapat sekolah lebih tinggi, capaian indeks pembangunan manusia Indonesia telah menempatkan dalam high index development sejak 2016.
Indeks Pembangunan Manusia juga naik dari nilai 68,90 pada 2014 menjadi 71,39 pada 2018. "Prestasi membanggakan sejak tahun 2018 lalu adalah tidak ada satupun provinsi di Indonesia yang berstatus low human development, termasuk 10 provinsi di Indonesia timur," kata Agus.