DPR Sahkan Revisi UU MD3 Jadi Usul Inisiatif DPR

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Utut Adianto meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 18 September 2018. Utut Adianto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Purbalingga Tasdi terkait dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua DPR Utut Adianto meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 18 September 2018. Utut Adianto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Purbalingga Tasdi terkait dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 sebagai usul inisiatif DPR.

    Rapat pada hari ini, Kamis, 5 September 2019, berjalan cepat tanpa interupsi sama sekali.

    Wakil Ketua DPR Utut Adianto yang memimpin sidang meminta pandangan fraksi-fraksi mengenai revisi UU MD3 disampaikan secara tertulis. Para anggota pun menyetujuinya.

    Setelah seluruh fraksi menyerahkan pandangan secara tertulis, Utut menanyakan persetujuan revisi ini bisa menjadi usulan DPR.

    "Apakah pendapat fraksi-fraksi dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" katanya di Ruang Sidang Paripurna DPR. "Setuju!" jawab para anggota.

    Berdasarkan rancangan revisi UU MD3 terdapat sejumlah poin penting tentang Pimpinan MPR.

    Pertama, pimpinan MPR menjadi sepuluh orang yang terdiri satu ketua dan sembilan wakil ketua. Kedua, bakal calon Pimpinan MPR diusulkan oleh fraksi atau kelompok anggota dalam Sidang Paripurna MPR.

    Ketiga, tiap fraksi atau kelompok anggota hanya dapat mengajukan satu bakal calon Pimpinan MPR. Keempat, dari sepuluh calon Pimpinan MPR tadi dipilih Ketua MPR secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR

    Kemudian yang kelima, jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka Ketua MPR dipilih lewat sistem voting oleh anggota dalam sidang paripurna.

    Poin penting revisi UU MD3 lainnya, calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua MPR dan calon pimpinan yang tidak terpilih ditetapkan sebagai wakil ketua MPR.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.