Baru Setahun Ditetapkan, DPR Kembali Sepakati UU MD3 Direvisi

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan DPR Bambang Soesatyo (kiri), Agus Hermanto (kedua kanan), dan Utut Adianto (kedua kiri) menerima Laporan Hasil Pembahasan RAPBN 2019 saat rapat paripurna ke-30 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Pimpinan DPR Bambang Soesatyo (kiri), Agus Hermanto (kedua kanan), dan Utut Adianto (kedua kiri) menerima Laporan Hasil Pembahasan RAPBN 2019 saat rapat paripurna ke-30 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagai inisiatif DPR. Rapat berjalan cepat tanpa interupsi sama sekali.

    Wakil Ketua DPR Utut Adianto selaku pimpinan sidang meminta agar pandangan fraksi-fraksi terkait revisi UU ini disampaikan secara tertulis. Para anggota pun menyetujuinya.

    Usai masing-masing utusan fraksi menyerahkan pandangannya, Utut menanyakan apakah revisi ini bisa menjadi usulan DPR atau tidak.

    "Apakah pendapat fraksi-fraksi dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI," tanya Utut, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 September 2019. "Setuju," jawab para anggota.

    Berdasarkan draft revisi UU MD3 ada sejumlah poin penting yang direvisi. Pertama, pimpinan MPR menjadi sepuluh orang yang terdiri satu ketua dan sembilan orang wakil ketua.

    Kedua, bakal calon pimpinan MPR diusulkan oleh fraksi atau kelompok anggota dalam sidang paripurna MPR.

    Ketiga, tiap fraksi atau kelompok anggota hanya dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR.

    Keempat, dari sepuluh orang calon pimpinan MPR dipilih ketua MPR secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam sidang paripurna MPR

    Kelima, jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ketua MPR dipilih lewat sistem voting oleh anggota dalam sidang paripurna. Anggota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua MPR dan calon pimpinan yang tidak terpilih ditetapkan sebagai wakil ketua MPR.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.