Komisioner HAM PBB Tanggapi Soal Papua, Ini Kata Yasonna

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly (ketiga kanan) berjabat tangan dengan Baiq Nuril Maknun (ketiga kiri) usai rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Nuril dituntut dengan tuduhan pencemaran nama baik dan divonis Mahkamah Agung (MA) hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta.  ANTARA/Rivan Awal Lingga

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly (ketiga kanan) berjabat tangan dengan Baiq Nuril Maknun (ketiga kiri) usai rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Nuril dituntut dengan tuduhan pencemaran nama baik dan divonis Mahkamah Agung (MA) hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menanggapi pernyataan Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet yang mendorong adanya dialog dengan warga Papua dan Papua Barat.

    Yasonna mengatakan bahwa pemerintah tetap mengutamakan dialog dalam menyelesaikan persoalan Papua dan Papua Barat. "Ya itu pemerintah pasti konsen, kita akan lakukan jalan dialog," kata Yasonna di Auditorium Gadjah Mada Lemhanas, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

    Yasonna enggan menanggapi lebih lanjut. Ia mengatakan hanya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang berwenang menyampaikan pernyataan soal Papua. "Yang urus Papua biar Pak Kemenkopolhukam yang harus menyampaikan statemen tentang itu," ujarnya.

    Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet sebelumnya menyatakan tindakan kekerasan dalam dua minggu terakhir di Papua dan Papua Barat hingga menimbulkan korban jiwa seharusnya tidak terjadi di Indonesia yang demokratis dan beragam.

    "Saya mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan warga Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka," kata Bachelet dalam pernyataan resmi yang diunggah di situs kantor Komisioner Tinggi HAM PBB, OHCHR, 4 September 2019.

    Bachelet mengatakan dirinya telah terganggu dengan eskalasi kekerasan di provinsi Papua dan Papua Barat dalam dua pekan terakhir, khususnya kematian beberapa pengunjuk rasa dan personil aparat keamanan.

    Menurutnya, hal ini bagian dari kecenderungan yang telah diamati sejak Desember 2018. "Kami telah membahas keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia," ujar Bachelet.

    Bachelet juga meminta pihak berwenang untuk memulihkan kembali layanan internet dan menahan diri dari penggunaan kekuatan yang berlebihan. Penutupan internet kemungkinan akan bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan membatasi komunikasi sehingga dapat memperburuk ketegangan.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.