Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seruan Damai Papua di Balik Peti Mati Putih

image-gnews
Warga Papua menyalakan lilin saat aksi damai di Bundaran Tugu Perdamaian Timika Indah, Mimika, Papua, Senin, 19 Agustus 2019. ANTARA
Warga Papua menyalakan lilin saat aksi damai di Bundaran Tugu Perdamaian Timika Indah, Mimika, Papua, Senin, 19 Agustus 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jayapura -  Peti mati berwarna putih itu terparkir di ruang jenazah Rumah Sakit Bhayangkara, Jayapura, Provinsi Papua. Di dalamnya bersemayam sesosok jasad seorang pria.

Tak terdengar isak tangis dan ucapan duka yang menemani kepergiannya. Usai kerusuhan besar pecah di Jayapura pada Kamis, 29 Agustus 2019, tak ada sanak famili yang mengetahui di mana dia berada.

Jenazah misterius itu diterima rumah sakit pada Jumat lalu, sehari setelah kerusuhan. Kondisinya penuh luka akibat kekerasan.

Tim dokter kesulitan mengidentifikasi identitas korban lantaran tak memiliki kartu pengenal. "Identitas korban tidak ketahui" ujar Kepala RS Bhayangkara Jayapura, Ajun Komisaris Besar, Heri Budiono pada Rabu lalu, 4 September 2019.

Jasad tersebut korban kekerasan sekelompok warga yang bereaksi terhadap demonstrasi menolak perlakuan rasisme yang berujung kerusuhan.

Sejumlah pemilik bangunan dan kendaraan yang menjadi korban pengrusakan tersebut melampiaskan kemarahan dengan memburu sejumlah peserta demonstrasi seusai aksi.

Di RS Bhayangkara, menurut Heri, tercatat tiga korban meninggal. Tim dokter juga melayani pengobatan ringan 20 orang yang terluka.

Korban meninggal juga terdapat di tiga rumah sakit lain di Jayapura, yaitu RSUD Abepura, Dok 2, dan RS TNI Angkatan Laut.

"Total korban meninggal ada 6, berasal dari kedua belah pihak," ucap Heri.

Kemarin, Rabu, 4 September 2019, RS Bhayangkara menyerahkan jasad Evert Mofu, 35 tahun, warga Jalan Pemuda, Klotkam, Kota Jayapura. Sehari-hari Evert bekerja sebagai buruh pelabuhan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia ditemukan tewas ketika hendak berangkat kerja pada Jumat pagi, 30 Agustus 2019. Ia sempat melarikan diri bersama dua saudaranya ketika diburu sekelompok warga. Nasib nahas dialaminya tak jauh dari Gedung DPRP Jayapura.

Sepupu mendiang Evert, Filamon Mofu (60), berharap masyarakat Papua baik warga asli maupun pendatang mengendalikan diri. Menurut dia, melancarkan aksi balasan hanya akan menambah beban masalah semakin berat.

Pihak keluarga Evert tetap menuntut Kepolisian menangkap dan menghukum pelaku kekerasan. "Kami ingin mendapat perlakuan adil."

Pasca kerusuhan berdarah di Tanah Papua, personil TNI dan Polri menjaga ketat sejumlah objek vital, seperti pelabuhan dan kantor pemerintahan. Sebaran pasukan terbanyak di wilayah Abepura.

Abepura dijadikan fokus pengamanan lantaran di sana terdapat kantong-kantong massa dari kedua belah pihak.

Kepala Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia wilayah Papua, Fritz Ramenday, mengatakan masih menginventarisasi jumlah korban, baik yang tewas maupun luka.

Data tersebut juga dihimpun dari wilayah bentrok di tempat lain, seperti Deiyai, Sorong, serta Manokwari. "Cukup sudah kekerasan di Tanah Papua," ujar Fritz.

RIKY FERDIANTO (JAYAPURA)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

11 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

12 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

17 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

1 hari lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.


Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,


Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

2 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

Anggota TNI kembali melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Begini kata organisasi masyarakat sipil.


Sebby Sambom Sebut Warga yang Dianiaya Prajurit TNI Bukan Anggota TPNPB-OPM

2 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
Sebby Sambom Sebut Warga yang Dianiaya Prajurit TNI Bukan Anggota TPNPB-OPM

Juru Bicara TPNBP-OBM, Sebby Sambom, membantah soal dugaan korban atau warga yang disiksa prajurit TNI merupakan anggotanya.


TNI Sebut Selandia Baru Serahkan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

2 hari lalu

TPNPB OPM bersama Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang menjadi sandera setahun terakhir. Dokumentasi TPNPB OPM
TNI Sebut Selandia Baru Serahkan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

Pemerintah Selandia Baru mengakui kedaulatan Indonesia di Papua. Mereka meminta KKB pimpinan Egianus Kogoya segera melepaskan Philip.