Kantor DPP Golkar Dijaga Polisi, Kubu Bamsoet Mengungsi ke Hotel

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nusron Wahid saat menghadiri pengumuman kepengurusan baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. Nusron Wahid menjabat sebagai Korbid Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan di Partai Golkar. TEMPO/Subekti.

    Nusron Wahid saat menghadiri pengumuman kepengurusan baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. Nusron Wahid menjabat sebagai Korbid Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan di Partai Golkar. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Para pengurus Golkar kubu Bambang Soesatyo atau Bamsoet tak bisa masuk ke kantor DPP di Slipi, Jakarta Barat lantaran dijaga ketat polisi.

    Pagar kantor ditutup rapat dan polisi serta sejumlah anggota Angkatan Muda Partai Golkar terlihat berjaga-jaga.

    Akibatnya kubu Bamsoet harus mengungsi untuk menggelar rapat di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

    "Kami enggak bisa masuk ke DPP. Padahal ikut bayar listrik dan maintenance. Kehilangan akal sehat saya, kalau bahasanya Rocky Gerung," ujar Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Golkar, Nusron Wahid di Hotel Sultan, Jakarta pada Rabu, 4 September 2019.

    Nusron menceritakan, awalnya 85 orang anggotanya datang ke DPP Partai Golkar. Namun, mereka tidak diperbolehkan masuk. "Jadi kami pindah ke sini, karena enggak mau gaduh," ujar Nusron.

    Nusron menyebut bahwa dia dan anggota kubu pendukung Bamsoet hanya menggelar rapat konsolidasi, bukan rapat pleno. "Kami ini ngerti peraturan. Kalau pleno itu harus dipimpin ketua umum atau yang ditugaskan ketum. Jadi, kami bukan liar, mau bikin rapat pleno sendiri," ujar Nusron.

    Nusron menyebut, kekhawatiran kubu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bahwa kubunya akan mengambil alih rapat pleno, tidak beralasan. Nusron menyebut, kubunya hanya mendesak rapat pleno segera digelar, bukan mengambil alih pleno. "Banyak agenda politik yang akan datang. Kenapa ditunda-tunda terus rapat pleno-nya. Apa sih yang ditakutkan dari rapat pleno?" ujar dia.

    Situasi di kantor DPP memang sempat memanas menjelang pelaksanaan Munas. Massa AMPG sempat menguasai kantor DPP dan melarang siapa saja masuk termasuk kubu Bambang Soesatyo yang menjadi calon rival Airlangga di Munas mendatang.

    Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengakui memang terjadi penghalangan terhadap Bamsoet untuk masuk ke kantor DPP Golkar. "Kalau orang masuk sih boleh saja, tapi niatnya enggak bagus, ya kami halang-halangi. Jadi tergantung niatnya. Niatnya seperti itu, pernah katanya kemarin mau buat sidang pleno sendiri," ujar Agung saat ditemui Tempo di posko pemenangan Airlangga Hartarto di Jalan Purworejo, Jakarta, Kamis pekan lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.