KPK Hibahkan Harta Eks Kakorlantas Djoko Susilo ke Pemda DIY

Bekas Kepala Korps Lalu Lintas, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, menjalani sidang Korupsi proyek simulator SIM Korlantas Polri pada 2012. Ia divonis 18 tahun penjara di tingkat kasasi. Dok.TEMPO/Eko Siswono T

TEMPO.CO, Yogyakarta-Harta hasil rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari terpidana kasus korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi yang juga mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo, di wilayah Yogyakarta resmi dihibahkan kepada pemerintah daerah setempat.

Penghibahan aset Djoko Susilo yang berupa dua bidang tanah dan bangunan total senilai Rp 19,5 miliar itu dilakukan KPK kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Komplek Kepatihan, Rabu 4 September 2019.

Penyerahan itu dihadiri Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. "Hari ini kami serahkan harta rampasan dari KPK ke Pemerintah DIY yang nilainya sekitar Rp 19 miliar," ujar Saut.

Menurut Saut penyerahan harta rampasan dari terdakwa korupsi merupakan sinergi KPK dengan Kementerian Keuangan melalui hibah barang milik negara. Ini merupakan yang pertama kali KPK bekerjasama dengan Kementerian Keuangan.

"Karena sejatinya barang rampasannya adalah beban di KPK. Dalam hal ini, KPK hanya selaku sebagai pengelola barang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah," tuturnya.

Harta rampasan yang diserahkan rinciannya berupa dua bidang tanah dan bangunan di kampung Langenastran Kidul seluas 573 meter persegi dan seluas 226 meter persegi dengan nilai Rp 4,47 miliiar. Selain itu juga satu bidang serta bangunan yang terletak di Patehan Lor nomor 36 seluas 2057 meter persegi dan bangunan 887 meter persegi senilai lebih dari Rp 15 miliar.

Hamengku Buwono X menuturkan harta rampasan KPK dari Djoko Susilo berada dalam komplek Keraton Yogya dan memiliki nilai historis tinggi. "Dari nama kampungnya, Patehan dan Langenastran, itu merupakan kampung abdi dalem Keraton Yogya yang bertugas di bidang penyediaan konsumsi dan tempat para prajurit yang berada di sekeliling sultan," ujarnya.

Menurut Hamengku Buwono X, mula-mula tanah di komplek itu seluruhnya tanah sultan atau sultan ground. Namun ada kebijakan di masa lalu para abdi mendapatkan hibah tanah, sehingga statusnya menjadi surat hak milik sehingga bisa diperjualbelikan.

PRIBADI WICAKSONO






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

6 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

8 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

10 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

10 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

13 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

13 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

14 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

14 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.