DPR Geram Yohana Yambise Turunkan Anggaran Kementerian PPA

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keluarga korban memeluk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise saat mengunjungi rumah Daeng Te'ne (keluarga korban) di kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, 11 Mei 2016. TEMPO/Sakti Karuru

    Keluarga korban memeluk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise saat mengunjungi rumah Daeng Te'ne (keluarga korban) di kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, 11 Mei 2016. TEMPO/Sakti Karuru

    TEMPO.CO, Jakarta-Sejumlah anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat geram dengan anggaran tahun 2020 yang diajukan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA)  Yohana Yembise untuk kementerian yang dipimpinnya. Jika kementerian lain mengajukan penambahan anggaran, kementerian PPA malah menurunkan anggaran.

    "Kenapa turun, apa enggak perform atau anggaran dipindahkan ke kementerian lain atau bagaimana? Pasti Ibu kan diajak bicara pemerintah," ujar anggota Komisi VIII Diah Pitaloka saat rapat anggaran Komisi VIII bersama Kementerian PPA di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 4 September 2019.

    Menurut Diah, anggaran ini tidak seimbang dengan angka kekerasan pada anak dan perempuan yang makin tinggi, serta isu perempuan dan anak yang semakin mendapat perhatian. "Secara umum kami minta anggarannya dinaikkan," ujar Diah.

    Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI sudah menolak pagu indikatif yang diajukan oleh Yohana Yambise tentang RAPBN Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 sebesar Rp 236 miliar. Sebab, pagu anggaran indikatif dinilai terlalu kecil untuk Kementerian PPPA. Pagu ini mengalami penurunan sebesar Rp 257 miliar atau sebesar 52,06 persen dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2019.

    Dalam rapat hari ini, Yohana hanya menyesuaikan anggaran dengan penambahan Rp 37 miliar dari pagu indikatif yang diajukan sebelumnya. Total pagu anggaran 2020 yang diajukan Kementerian PPA menjadi Rp 273 miliar.

    "Kami di awal periode sudah memperjuangkan anggaran naik 200 persen dari 500 miliar bahkan melebihi Rp 1 triliun untuk 2015. Sekarang bukan hanya balik lagi ke anggaran awal, tapi turun 49 persen. Mau dibawa kemana kementerian ini?" ujar anggota Komisi VIII Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati, di lokasi yang sama.

    Menjawab semua pertanyaan tersebut, Yohana menyebut bahwa kebijakan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan memang mengembalikan anggaran kementerian seperti 2014 lalu. "Semua kementerian begitu, kembali ke (anggaran) awal seperti 2014 dulu, tapi syukurlah PPA masih bisa ditambah Rp 37 miliar," ujar Yohana.

    Di luar dana tersebut, Yohana mengaku mendapat bantuan dari luar yakni, dana dari The United Nations Population Fund (UNPFA) sebesar Rp 2 miliar dan bantuan dana dari UNICEF sebesar Rp 2,5 miliar.

    Rahayu Saraswati menyatakan tak terima dengan pengurangan anggaran terhadap Kementerian PPA. "Anggaran Kemensos saja tidak kembali ke awal kok. Ini tidak benar. Kita harus memanggil Menteri Keuangan dan Bappenas untuk rapat bersama Banggar juga. Sebagai mitra, kita berhak untuk meminta penjelasan," ujar Rahayu Saraswati.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe