Pieko Njoto Setiadi Sandang 2 Status Tersangka: KPK - Polisi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja memindahkan karung gula kristal putih dari kapal berbendera Thailand MV Chailan, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (26/1). Perum Bulog menargetkan kontrak impor gula akan sampai di Indonesia paling lambat Februari 2010. TEMPO/Dinul Mubarok

    Pekerja memindahkan karung gula kristal putih dari kapal berbendera Thailand MV Chailan, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (26/1). Perum Bulog menargetkan kontrak impor gula akan sampai di Indonesia paling lambat Februari 2010. TEMPO/Dinul Mubarok

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Pieko Njoto Setiadi, pemilik PT Fajar Mulia Transindo, sebagai tersangka dugaan suap kepada pejabat PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III.

    Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengatakan penetapan tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan di Jakarta. KPK mendapat informasi bahwa Direktur Utama PTPN III, Dolly Pulungan, ditengarai meminta uang kepada Pieko.

    Perusahaan PT Fajar Mulia Transindo milik Pieko merupakan perusahaan distribusi gula yang ditunjuk PTPN Persero III untuk mengimpor gula secara rutin. Dolly kemudian meminta fee terkait distribusi gula sebesar Sing$ 345 ribu kepada Pieko untuk menyelesaikan persoalan pribadi.

    Selain berstatus tersangka di KPK, Pieko juga pernah terjerat kasus dugaan bawang ilegal yang diusut Markas Besar Polri. Dalam perkara yang diusut pada Juli 2018 ini, Direktorat Tindak Pindana Ekonomi Khusus Bareskrim pun menetapkan Pieko sebagai tersangka.

    Polisi menduga PT Citra Gemini Mulia, perusahaan milik Pieko lainnya, ditengarai terlibat dalam distribusi bawang putih ilegal. Perkara ini berawal ketika polisi menemukan 300 ton bawang putih di sebuah gudang di kawasan Surabaya, Jawa Timur.

    Setelah ditelusuri izin impor bawang putih ini seharusnya milik PT Pertani sesuai yang tertera dalam dokumen perjanjian ekspor impor. Namun, pelaksanaan impor dilakukan oleh PT Citra Gemini Mulia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.