Pimpinan KPK Sewot Ada yang Sebut OTT Korupsi Tak Berguna

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan), dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar memasangkan stiker saat kampanye antikorupsi di gerbong MRT, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019. KPK dan PT MRT Jakarta berkampanye di gerbong dan stasiun MRT untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan), dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar memasangkan stiker saat kampanye antikorupsi di gerbong MRT, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019. KPK dan PT MRT Jakarta berkampanye di gerbong dan stasiun MRT untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengaku pusing akan banyaknya anggapan miring ihwal operasi tangkap tangan atau OTT oleh lembaga antikorupsi ini. Salah satu anggapan itu berasal dari calon pimpinan KPK periode 2019-2023 Sigit Danang Joyo yang menyebut operasi tangkap tangan semacam parade festival.

    Syarif membeberkan, jumlah operasi tangkap tangan KPK sebenarnya amat sedikit jika dibandingkan dengan total kasus yang ditangani. Menurut perhitungan pimpinan, dari keseluruhan perkara kurang dari 10 persen yang merupakan operasi tangkap tangan.

    "Yang berikut disebut parade ini. Tadi dengan Ibu Basaria (Panjaitan) pada waktu gelar perkara kami hitung jumlah operasi tangkap tangan dan tidak operasi tangkap tangan kami hitung paling tidak ada 10 persen. Kurang dari 10 persen," kata Syarif di kantornya, Selasa malam, 3 September 2019.

    Syarif pun mempertanyakan dari mana asal anggapan-anggapan miring itu. Menurut dia, orang-orang yang memandang negatif operasi tangkap tangan seharusnya menghitung lebih dulu berapa perbandingan operasi tangkap tangan dan non-operasi tangkap tangan.

    "Jadi dari mana pendapat orang-orang itu. Saya kadang pusing juga. Dia pikir kami apa. Apalagi dia pejabat, tokoh masyarakat, anggota parlemen," kata Syarif.

    Menurut Syarif, penegak hukum tak boleh membiarkan kejahatan terjadi. Itulah sebabnya, kata dia, operasi tangkap tangan masih dibutuhkan. Syarif justru menganggap aneh jika ada penegak hukum yang membiarkan terjadinya tindak kejahatan korupsi.

    "Aneh itu kalau misal polisi kalau ada kejahatan diamkan saja enggak ditangkap. KPK juga demikian, kalau kami mendapatkan incident of crime soal korupsi terus kami diam-diam saja, ini namanya membiarkan kejahatan terjadi, enggak boleh," ujarnya.

    Hal senada disampaikan Basaria Panjaitan. Pimpinan KPK asal institusi Kepolisian ini mengatakan, lembaganya sudah getol melakukan pencegahan. Para pimpinan KPK gencar berkeliling ke daerah dan mewanti-wanti para kepala daerah agar tak terseret rasuah.

    "Ada kepala daerah yang kami ingatkan, ada laporan masyarakat, ini jangan dilakukan. Tapi kalau masih diulangi apa kami biarkan?" kata Basaria di lokasi yang sama.

    Dalam uji publik capim KPK periode 2019-2023 pada 29 Agustus lalu, Sigit Danang Joyo menyebut OTT KPK seperti parade. Dia juga menilai jumlah personel di bidang pencegahan sebanyak 310 orang dan penindakan 439 orang tak imbang. Sigit mengatakan ingin menambah personel di bidang pencegahan jika terpilih menjadi pimpinan KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    GERD Memang Tak Membunuhmu tapi Dampaknya Bikin Sengsara

    Walau tak mematikan, Gastroesophageal reflux disease alias GERD menyebabkan berbagai kesengsaraan.