TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Rudiantara menyebut ada IP address yang berasal dari negara di benua Eropa yang penyebar hoaks terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat. Dia mengklaim konten itu juga tersebar di lebih dari 20 negara, namun tak merinci di mana saja tepatnya.
"Yang paling banyak (dari) salah satu (negara) di Eropa. Tapi kami mencatat ada 20 negara lebih yang mention-nya berasal dari negara tersebut," kata Rudiantara di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.
Rudiantara menyebut hoaks yang dia maksud tersebut paling banyak beredar di media sosial Twitter. Meski begitu, kata dia, penyebar hoaks belum tentu merupakan warga negara di negara asing yang dia maksud itu.
"Saya katakan bukan dari warga negara tersebut tapi dari negara tersebut mention-nya kan bisa di-tracking," kata dia. "Belum tentu warga negara tersebut."
Menurut Rudiantara, berdasarkan data terakhir ada 555 ribu URL yang digunakan untuk menyebar kabar bohong dan 100 ribu lebih akun penyebar. Rudiantara menyebut penyebaran hoaks ihwal Papua dan Papua Barat memang lebih banyak terjadi di Indonesia.
Adapun indikasi hoaks, Rudiantara melanjutkan, ialah konten yang menghasut dan mengadu domba. Dia mengklaim pemerintah masih bisa melawan dengan klarifikasi jika yang terjadi disinformasi.
"Kalau disinformasi bisa kami counter bahwa ini tidak benar, tapi yang lebih bahaya, yang paling bahaya adalah yang hasut dan adu domba," ucapnya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 21 Agustus lalu memblokir internet di Papua dan Papua Barat, menyusul meletupnya aksi massa di sana. Serentetan aksi massa terjadi di Bumi Cenderawasih menyusul insiden rasialisme dan diskriminatif terhadap mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya.
Rudiantara mengatakan pemblokiran internet akan dibuka secara bertahap mulai lusa, 5 September 2019. Pemblokiran masih akan berlaku sebagian tetapi diturunkan levelnya, dari sebelumnya di tingkat provinsi menjadi kabupaten/kota.
Menkominfo Rudiantara memperkirakan, data kabupaten/kota mana saja di Papua dan Papua Barat yang akan dibuka pemblokirannya akan tersedia besok, Rabu, 4 September 2019. "Besok mudah-mudahan sudah ada datanya sehingga tanggal lima sudah mulai dilakukan pemulihan secara bertahap."
