KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Proyek Dinas PUPR

Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Ahmad Yani. TEMPO/Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka dalam dugaan perkara suap proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tahun 2019.

Tiga orang itu adalah Bupati Muara Enim Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar, dan pihak swasta bernama Robi Okta Fahlevi.

Robi adalah pemilik PT Enra Sari, perusahaan kontraktor yang mendapatkan kontrak proyek pembangunan jalan di Muara Enim untuk tahun anggaran 2019. Ahmad Yani dan Elfin Muhtar diduga sebagai penerima suap sedangkan Robi Okta Fahlevi diduga menjadi pemberi suap.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu ROF, AYN, dan EM," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Selasa malam, 3 September 2019.

KPK sebelumnya menangkap Elfin dan Robi melalui operasi tangkap tangan di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin sore, 2 September 2019. Keduanya ditangkap di sebuah Restoran Mie Ayam setelah ditengarai terjadi penyerahan uang senilai US$ 35 ribu dari Robi kepada Elfin. Setelah membekuk Elfin dan Robi, KPK menangkap Ahmad Yani di kantornya.

Basaria menjelaskan, duit US$35 ribu itu diduga merupakan komitmen fee sebesar 10 persen dari Robi atas proyek yang didapatkannya. Proyek dengan 16 paket pekerjaan tersebut senilai Rp 130 miliar.

Komisi antikorupsi juga menduga Ahmad Yani sebelumnya telah mendapat duit dari proyek-proyek lain di lingkungan Kabupaten Muara Enim. Menurut Basaria, tim KPK mengidentifikasi Ahmad Yani sudah menerima fee setotal Rp 13,4 miliar dari berbagai proyek itu.

Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Robi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.






Menteri PUPR Minta Pengelola Bendungan Raknamo Bangun Dermaga dan Spot Wisata

1 jam lalu

Menteri PUPR Minta Pengelola Bendungan Raknamo Bangun Dermaga dan Spot Wisata

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)


5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

5 jam lalu

5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Cs menambahkan beberapa kasus P21, Ferdy Diansyah, dan konsorsium 303.


Menteri PUPR Minta Pembangunan Gereja Katedral Kupang Dipercepat, Pekerja Ditambah

18 jam lalu

Menteri PUPR Minta Pembangunan Gereja Katedral Kupang Dipercepat, Pekerja Ditambah

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini capaian pembangunan Gereja Katedral Kristus Raja Kupang baru 60 persen.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

21 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

21 jam lalu

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

22 jam lalu

Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

Menteri PUPR menginstruksikan agar UPB dapat mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Raknamo yang telah diresmikan Jokowi pada tahun 2018 silam.


Pembangunan Bendungan Manikin Rp 1,9 Triliun Ditargetkan Rampung Awal 2024

22 jam lalu

Pembangunan Bendungan Manikin Rp 1,9 Triliun Ditargetkan Rampung Awal 2024

Pembangunan Bendungan Manikin di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT ditargetkan rampung pada awal tahun 2024.


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

23 jam lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

1 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...