Peradi Tolak Delik Contempt of Court dalam RKUHP

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua YLBHI Alvon Kurnia Palma (kanan) bersama Mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin (kiri) dan Ketua umum Peradi Luhut Pangaribuan, memberikan keterangan kepada awak media, terkait surat edaran Kapolri, di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 4 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) menyatakan keberatan dengan Bab VI tentang tindak pidana terhadap proses peradilan atau contempt of court dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Mereka menilai kekuasaan hakim terlalu besar, dan perlindungannya sudah diatur dalam regulasi lain.

“Yang harus dilindungi adalah potensi hakim menyalahgunakan kekuasannya ini. Kalau kekuatannya yang absolut itu disalahgunakan, maka hancurlah peradilan kita,” ujar Ketua Peradi, Luhut Pangaribuan, dalam diskusi di Tjikini Lima Resto, Cikini, Jakarta, Selasa 3 September 2019.

Luhut mengatakan dalam sistem peradilan Indonesia, hakim memiliki kekuasaan absolut. Hakim, kata dia, berwenang menentukan fakta dan menentukan hukuman. Hal ini ia khawatirkan memunculkan penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim. “Itu jadi ekses kekuasaan absolut yang tidak mereka jalankan seperti seharusnya,” kata dia.

Luhut menyatakan menentang Pasal 281, yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:

a. tidak mematuhi perintah pengadilan atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;

b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau

c. secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.”

Selain Peradi, dalam diskusi tersebut hadir pula Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), dan Indonesia Legal Network (ILN). Mereka menyatakan sikap yang sama, menentang penguatan kekuasaan hakim dalam sidang.






Alasan Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Jadi Saksi Ringankan Richard Eliezer: Kemanusiaan

33 hari lalu

Alasan Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Jadi Saksi Ringankan Richard Eliezer: Kemanusiaan

Juru bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries hadir dalam persidangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E untuk menjadi saksi meringankan


Jadi Saksi Ahli Meringankan untuk Richard Eliezer, Albert Aries: Saya Hadir Secara Pro Deo Pro Bono

33 hari lalu

Jadi Saksi Ahli Meringankan untuk Richard Eliezer, Albert Aries: Saya Hadir Secara Pro Deo Pro Bono

Albert Aries yang dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan untuk Richard Eliezer mengatakan dia hadir dengan pro deo dan pro bono alias gratis.


Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

42 hari lalu

Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

Dalam KUHP baru, dimuat pula regulasi hukum tentang Tipikor, aturannya tertuang dalam Pasal 603 dan 604. Sanksi koruptor kok jadi ringan?


Pengamat Nilai Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Baru Sangat Rendah

43 hari lalu

Pengamat Nilai Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Baru Sangat Rendah

Asfinawati mengatakan bahwa derajat partisipasi publik dalam pembentukan KUHP sangat rendah, bahkan cenderung tidak bermakna.


Aparat Represif saat Demo Tolak RKUHP, BEM Se-Unpad: Reformasi Polri Omong Kosong!

45 hari lalu

Aparat Represif saat Demo Tolak RKUHP, BEM Se-Unpad: Reformasi Polri Omong Kosong!

Rilis Aliansi BEM Se-Unpad, saat kericuhan demo tolak pengesahan RKUHP itu, satu pelajar dibopong setelah dada dan kaki tertembak peluru karet polisi.


Kemenkumham Sebut Tidak Ada Tumpang Tindih KUHP dengan UU Lain

45 hari lalu

Kemenkumham Sebut Tidak Ada Tumpang Tindih KUHP dengan UU Lain

Dhahana Putra meyakinkan bahwa tidak ada tumpang tindih antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan undang-undang lain


Sejarah Panjang Pengesahan RKUHP Lebih dari 5 Dekade

46 hari lalu

Sejarah Panjang Pengesahan RKUHP Lebih dari 5 Dekade

Sebelum RKUHP disahkan pada 6 Desember 2022 lalu, usulan pembentukan RKUHP telah didengungkan sejak 1963 atau lebih dari setengah abad silam.


KUHP Baru, Imigrasi Klaim Kedatangan WNA Stabil di Bandara Soekarno - Hatta

48 hari lalu

KUHP Baru, Imigrasi Klaim Kedatangan WNA Stabil di Bandara Soekarno - Hatta

Data perlintasan Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan peningkatan kedatangan WNA hingga 3 ribu orang per hari pasca KUHP baru.


Komnas HAM: Belum Ada Pelibatan Substansial Masyarakat dalam Pembuatan Undang-Undang

51 hari lalu

Komnas HAM: Belum Ada Pelibatan Substansial Masyarakat dalam Pembuatan Undang-Undang

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah, mengatakan selama ini pelibatan masyarakat dinilai belum bersifat substantif.


Soal KUHP Baru, Sandiaga Uno Sebut Ranah Privat Wisatawan Terjamin

52 hari lalu

Soal KUHP Baru, Sandiaga Uno Sebut Ranah Privat Wisatawan Terjamin

Dalam KUHP baru yang disahkan pada Selasa, 6 Desember 2022, ada sejumlah pasal yang dinilai dapat mengganggu iklim investasi dan kedatangan wisatawan.