PGI Minta Gereja Digunakan untuk Dialog dengan Warga Papua

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah umat kritiani melakukan kebaktian minggu di gereja Pniel, Rado, Teluk Wondama Papua Barat. TEMPO/Tony Hartawan

    Sejumlah umat kritiani melakukan kebaktian minggu di gereja Pniel, Rado, Teluk Wondama Papua Barat. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Albertus Patty mengatakan pemerintah bisa menggunakan gereja sebagai salah satu institusi yang memiliki kepercayaan untuk berdialog dengan masyarakat Papua. Hal ini guna membantu menghadirkan kedamaian setelah unjuk rasa yang terjadi baru-baru ini.

    "Sekarang strategi harus diubah, pemerintah harus mendekati masyarakat Papua dengan pendekatan dialog. Dalam konteks ini pemerintah harus menggunakan gereja sebagai salah satu institusi yang masih dipercaya oleh masyarakat Papua," ujar Albertus ketika dihubungi Antara di Jakarta, Selasa, 3 September 2019.

    Tidak hanya gereja, menurut Albertus, langkah pendekatan dengan melalui organisasi keagamaan sendiri sebenarnya sudah seharusnya mulai dilakukan oleh pemerintah. Ia mengatakan hal itu mengingat ada upaya untuk memecah belah antar etnis dan kelompok agama yang berbeda.

    Pendekatan ke masyarakat dengan melalui institusi agama, kata dia, merupakan salah satu langkah yang penting untuk membuka dialog dengan masyarakat Papua. Ini untuk mencapai perdamaian dan keharmonisan di daerah itu.

    PGI ingin menyampaikan bahwa gereja menginginkan terjadinya perdamaian di Papua setelah terjadi beberapa kali unjuk rasa berujung ricuh di beberapa daerah di Papua.

    Albertus menekankan bahwa semua pihak harus melakukan langkah konkret untuk menciptakan perdamaian dan keadilan di Papua.

    Langkah itu, menurut dia, tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah tapi juga warga Indonesia secara keseluruhan untuk merangkul masyarakat Papua sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

    PGI berharap, untuk selanjutnya pendekatan yang dilakukan di Papua bukanlah dengan alasan keamanan tapi memakai dialog agar perdamaian yang sesungguhnya bisa tercapai.

    Sebelumnya, terjadi beberapa kali unjukrasa menentang tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua. Demonstrasi terjadi di beberapa kota di daerah tersebut dengan yang terakhir terjadi di kota Jayapura pada 29 Agustus 2019.

    Akibat unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan itu beberapa bangunan dan fasilitas umum mengalami kerusakan termasuk beberapa kantor pemerintah di Jayapura.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.