Ibu Kota Baru, Fadli Zon: Kalau Dibangun Asing, Sekalian Jual Aja

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ditemui awak media setelah menjenguk dua tersangka makar yaitu Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma di Polda Metro Jaya, Rabu, 29 Mei 2019. Tempo/M Yusuf Manurung

    Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ditemui awak media setelah menjenguk dua tersangka makar yaitu Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma di Polda Metro Jaya, Rabu, 29 Mei 2019. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik keras langkah pemerintah yang sudah mulai membicarakan rencana investasi asing untuk pembangunan ibu kota baru. Termasuk investasi dari Cina.

    "Kalau mau dibangun negara asing, kenapa enggak sekalian dijual aja republik ini?," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 3 September 2019.

    Kemarin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan sudah menerima kedatangan Chairman Railway Contruction Coorporation Limited, Chen Fenjian membahas rencana investasi Cina ke Indonesia di bidang transportasi massal untuk ibu kota baru.

    Menurut Fadli, jika anggaran negara tidak mencukupi, lebih baik rencana pemindahan ibu kota dibatalkan saja. Skema pendanaan untuk ibu kota baru ini, ujar Fadli, juga belum jelas.

    "Skemanya seperti apa? Skema swasta dan BUMN seperti apa. BUMN aja rugi kok. Swasta-nya dalam negeri atau asing? Jangan sampai negara kita dikuasai kepentingan asing," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut perhitungan anggaran untuk biaya pemindahan ibu kota baru sekitar Rp 460 triliun. "Mungkin seperempatnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang lain mungkin dari kerja sama pemerintah dan badan usaha, swasta, serta masyarakat. "Konsepnya sudah matang. Nanti saya suruh Bappenas memaparkan," ujar Jokowi seperti dikutip Majalah Tempo edisi 26 Agustus - 1 September 2019.

    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyebutkan pembangunan ibu kota baru membutuhkan investasi Rp 466 triliun untuk membangun kawasan seluas 40 ribu hektare. Ibu kota baru diperkirakan dapat menampung 1,5 juta penduduk.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.