Bawa 1.500 Bendera Bintang Kejora, Ketua Perindo Sorong Ditangkap

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan saat rilis kasus narkotika jaringan internasional di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan saat rilis kasus narkotika jaringan internasional di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Polisi hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Perindo Kota Sorong Sayang Mandabayan di Markas Kepolisian Resor Manokwari, Papua.

    "Masih, masih dimintai keterangan di Mapolres Manokwari," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 3 September 2019.

    Sayang Mandabayan ditangkap di Bandar Udara Rendani Manokwari sesaat sebelum melakukan pengambilan bagasi di Bandara Rendani Manokwari. Tim Avsec Bandara Rendani mencurigai gerak-gerik Sayang yang mencurigakan.

    Setelah digeledah, ditemukan 1.500 lembar bendera kecil Bintang Kejora dalam koper berwarna pink milik Sayang Mandabayan. Tim Asvec Bandara kemudian membawa Sayang ke Polsek Rendani untuk kemudian dijemput oleh Anggota Reskrim Polres Manokwari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

    Dedi mengatakan, berdasarkan informasi yang ia peroleh dari Polres Manokwari, Sayang Mandabayan terbang menggunakan Pesawat Jenis Wings Air dari Bandara DEO Sorong untuk mengikuti aksi demo damai yang rencananya akan digelar hari ini, 3 September 2019, di wilayah Manokwari.
    "Untuk dugaan akan mengikuti aksi demo, masih didalami," ujar Dedi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.