Kecewa Firli Bahuri Lolos Capim KPK, Pukat UGM Kritik Jokowi

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua Capim KPK dari unsur Polri, Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli Bahuri (kiri) bersama Kepala Biro Perawatan Personel SSDM Polri Brigjen Pol Sri Handayani (kanan) bersiap mengikuti tes kesehatan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Sebanyak 20 orang yang dinyatakan lolos dalam tes

    Dua Capim KPK dari unsur Polri, Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli Bahuri (kiri) bersama Kepala Biro Perawatan Personel SSDM Polri Brigjen Pol Sri Handayani (kanan) bersiap mengikuti tes kesehatan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Sebanyak 20 orang yang dinyatakan lolos dalam tes "profile assessment" Capim KPK masa jabatan 2019-2023 mengikuti tes kesehatan tersebut. ANTARA

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Pusat Studi Antikorupsi atau Pukat Universitas Gadjah Mada (UGM) menyesalkan masuknya Inspektur Jenderal Firli Bahuri dalam 10 nama Capim KPK (Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi).

    Menurut peneliti Pukat UGM Zaenurrohman, Koalisi Masyarakat Sipil sudah mewanti-wanti Panitia Seleksi Capim KPK bahwa Firli bermasalah dalam kode etik pada saat menjabat Deputi Penindakan KPK.

    “Firli pernah memiliki masalah etik di KPK,” kata Zaenurrohman pada Senin, 2 September 2019.

    Dengan masuknya Firli Bahuri dalam 10 Capim KPK, ia menerangkan, berarti Presiden Jokowi tidak mendengarkan suara para aktivis antikorupsi.  “Presiden tidak punya komitmen pemberantasan korupsi."

    Zaenurrochman menuturkan Presiden Jokowi perlu meminta akuntabilitas kerja Pansel Capim KPK. Caranya, meminta penjelasan soal proses dan hasil kerja Pansel. Bahkan, Presiden bisa meminta Pansel Capim KPK mencoret nama-nama calon yang memiliki catatan buruk dalam pemberantasan korupsi.

    Menurut dia, Presiden Jokowi dapat mengganti calon bermasalah sebelum datanya dikirim ke DPR. Presiden memiliki kewajiban hukum untuk mengevaluasi Pansel Capim KPK karena Pansel bekerja untuk dan atas nama Presiden.

    “Jadi tanggung jawab berada di tangan pemberi mandat (Presiden Jokowi),” kata Zaenurrohman.

    Adapun Direktur Hicon Law & Policy Strategies Hifdzil Alim berpendapat Pansel Capim KPK seharusnya tidak punya beban untuk mencoret calon yang independensi, integritas, serta keberaniannya dalam memberantas korupsi dipertanyakan. “Coret saja."

    MUH SYAIFULLAH

    CATATAN KOREKSI: Judul berita ini diubah pada Selasa 24 September 2019, untuk memperbaiki tata bahasa dan menjernihkan maknanya. Terimakasih atas kritik pembaca dan redaksi mohon maaf. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.