Selasa, 24 September 2019

Golkar Sebut PDIP Tak Setuju Revisi UU MD3 karena Pengalaman 2014

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sarmuji, wakil sekretaris jenderal Partai Golkar. partaigolkar.co.id

    Sarmuji, wakil sekretaris jenderal Partai Golkar. partaigolkar.co.id

    TEMPO.CO, Jakarta-Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3 dilakukan di periode mendatang.

    Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Sarmuji pun menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersikap sama. "PDIP sikapnya sama ya," kata Sarmuji di kantornya, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2019.

    Sarmuji mengatakan bisa memahami mengapa PDIP tak setuju revisi UU MD3 dilakukan sekarang. Menurut dia, hal itu berkaca dari pengalaman partai berlambang banteng itu pada 2014. "Bagaimana pun PDIP punya pengalaman politik di masa lalu, tentu akan memberikan catatan bagi PDIP jangan sampai kemudian peluang membuka revisi UU MD3 menjadi seperti membuka kotak pandora," ujarnya.

    Usulan revisi UU MD3 ini terkait dengan keinginan sejumlah fraksi agar kuota pimpinan MPR ditambah menjadi sepuluh orang. Namun menurut Sarmuji, pembahasan bisa saja melebar hingga menyasar perubahan ketentuan terkait pimpinan DPR.

    UU MD3 mengatur bahwa yang menjadi pimpinan DPR ialah lima partai dengan perolehan kursi terbanyak di pemilihan legislatif. Partai teratas pun berhak mendapat kursi ketua.

    Namun pada 2014, UU MD3 direvisi dan pemilihan pimpinan DPR menjadi sistem paket. Perubahan inilah yang menyebabkan PDIP urung mendapatkan kursi ketua DPR yang diplot untuk Puan Maharani, kendati merupakan partai pemenang pemilu.

    UU MD3 itu kembali direvisi pada 2018, mengembalikan mekanisme keterpilihan pimpinan DPR berdasarkan perolehan kursi di pileg. Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo tak menampik pengalaman 2014.

    Arif menilai, revisi UU MD3 juga belum mendesak dilakukan saat ini. "Saat ini belum ada urgensinya. Sebentar lagi kan DPR baru," kata Arif ketika dihubungi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Chip Smart SIM Catat Data Forensik dan Pelanggaran Lalu Lintas

    Berbeda dari kartu SIM sebelumnya, Smart SIM memiliki tampilan baru dan sejumlah fitur tambahan. Termasuk menjadi dompet elektronik.