Laode M Syarif Berharap Capim KPK Terpilih Nihil Catatan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan KPK, Laode M. Syarif, menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat malam, 2 Agustus 2019. Guncangan gempa ini terasa hingga wilayah Jakarta hingga Yogyakarta. TEMPO/Imam Sukamto

    Pimpinan KPK, Laode M. Syarif, menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat malam, 2 Agustus 2019. Guncangan gempa ini terasa hingga wilayah Jakarta hingga Yogyakarta. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif punya harapan tersendiri terhadap calon pimpinan atau capim KPK. Laode berharap capim KPK memiliki catatan yang bersih. “Kami berharap masyarakat mendapatkan pimpinan KPK yang catatannya tak ada,” tutur Laode di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2019.

    Laode juga berharap capim yang terpilih dapat melanjutkan program-program yang kini sudah berjalan. “Melanjutkan apa yang telah dicapai sekarang dan memperbaiki yang belum dikerjakan sekarang,” kata Laode.

    Salah satunya, kata dia, merampungkan staf koordinator wilayah. Sebab, kata dia, koordinator wilayah ini menjadi ujung tombak pencegahan korupsi di daerah. Selanjutnya, Laode mengharapkan capim terpilih nanti melanjutkan pemberantasan tindak pidana korporasi. Ia mengatakan ke depan pengembalian aset harus lebih diutamakan dalam tindak pidana korporasi.

    Dari segi pencegahan, ia mengharapkan untuk melanjutkan kerja KPK seperti pemulihan aset, yang menurutnya telah berhasil menyelamatkan triliunan rupiah. Caranya ialah dengan mendata aset-aset yang dimiliki pemda, kementerian dan lembaga. “Kan presiden berharap salah satu keberhasilan itu pengembalian aset. Dan pengembalian aset itu kami lakukan,” ucap dia.

    Pansel Capim KPK telah menyerahkan 10 nama kandidat pimpinan lembaga antirasuah kepada Presiden Jokowi pada Senin sore. Usai bertemu Jokowi, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengumumkan 10 nama tersebut.

    1.  Alexander Marwata (Komisioner KPK)
    2.  Inspektur Jenderal Firli Bahuri (Polri)
    3.  I Nyoman Wara (Auditor BPK)
    4.  Johanis Tanak (Kejaksaan Agung)
    5.  Lili Pintauli Siregar (Advokat)
    6.  Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen)
    7.  Nawawi Pomolango (Hakim Tinggi)
    8.  Nurul Ghufron (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember)
    9.  Roby Arya Brata (PNS di Sekretariat Kabinet)
    10.  Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan)

    FIKRI ARIGI | FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.