TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo bersyukur Presiden Joko Widodo bersikap terbuka terhadap masukan publik mengenai 10 calon pimpinan atau capim KPK. Sebelumya, panitia seleksi capim KPK telah menyerahkan 10 nama capim yang lulus uji publik ke Presiden pada Senin, 2 September 2019.
Menurut Agus, sikap terbuka presiden terlihat dari pernyataannya yang tak ingin tergesa-gesa memberikan 10 kandidat yang diserahkan pansel ke DPR. "Kita bersyukur, Presiden telah menjawab dengan terang dan bahkan berharap agar masyarakat dan para tokoh tetap memberi masukan untuk mengkoreksi apa yang dikerjakan oleh panitia seleksi," kata Agus dalam keterangan tertulis.
KPK, kata Agus, mendukung proses seleksi. Menurutnya, dukungan itu dilakukan dengan membentuk tim khusus untuk menelusuri rekam jejak para calon. Penelusuran itu, kata dia, telah diserahkan ke panitia seleksi capim KPK.
Agus menuturkan dalam dokumen rekam jejak itu, KPK menemukan sejumlah calon memiliki rekam jejak yang bagus. Namun, ada sejumlah temuan tak sedap, seperti tidak patuh menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyenggara Negara, dugaan pelanggaran kode etik, dugaan perbuatan menghambat penanganan kerja di KPK dan dugaan penerimaan gratifikasi.
Dalam dokumen rekam jejak KPK untuk pansel yang diterima Tempo, ada tiga nama yang diketik dengan huruf merah dan kini masuk ke dalam 10 besar capim KPK. Mereka yakni, Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Firli Bahuri, Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Johanis Tanak dan dosen Nurul Ghufron.
Firli mendapatkan rapor merah karena diduga pernah melanggar etik semasa menjabat Deputi Penindakan KPK, sementara Johanis diberi catatan merah karena beberapa kali luput melapor harta kekayaan. Adapun Ghufron diketik merah karena diduga pernah menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Firli dan Ghufron menyangkal tudingan itu saat menjalani uji publik.
Agus mengajak masyarakat tetap mengawal proses seleksi 10 calon pimpinan komisi antikorupsi. Dia mengatakan semakin banyak dukungan publik, maka akan semakin berkualitas upaya pemberantasan korupsi ke depannya. "Kerja belum selesai, KPK tetap mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif," kata Agus.
