Golkar Minta Revisi UU MD3 Dibahas DPR Periode Baru

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Sarmuji (tengah) menjawab pertanyaan awak media usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019. Sarmuji diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Sarmuji (tengah) menjawab pertanyaan awak media usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019. Sarmuji diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Golkar DPR Sarmuji menyampaikan sikap partainya ihwal revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3.

    Revisi itu menyangkut perubahan jumlah pimpinan MPR menjadi sepuluh orang.

    "Fraksi Golkar jelas posisinya, menginginkan pembahasan ini sebaiknya dilakukan oleh anggota DPR yang baru biar lebih jernih," kata Sarmuji di kantornya, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2019.

    Usulan menambah jumlah pimpinan MPR ini muncul dari Partai Amanat Nasional dan disambut oleh Partai Gerindra. Mereka beralasan MPR merupakan lembaga permusyawaratan sehingga tak masalah jika mengakomodasi semua fraksi yang ada di parlemen.

    UU MD3 yang berlaku saat ini mengatur pimpinan MPR berjumlah lima orang yang dipilih berdasarkan sistem paket. Untuk itu, penambahan kuota pimpinan MPR mengharuskan revisi UU MD3.

    Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu pun mengakui ada beberapa fraksi yang menginginkan agar revisi UU MD3 dilakukan di periode sekarang. "Ya tentu bagi fraksi-fraksi yang menginginkan semua terakomodasi, inginnya sekarang. Tetapi kan semua bisa dibicarakan dengan lebih jernih," ujarnya.

    Menurut Sarmuji, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun berpendapat serupa. Dia menyebut PDIP memiliki pengalaman pada 2014 lalu, yakni ketika revisi UU MD3 membuat Puan Maharani urung menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

    "Saya bisa mengerti PDIP mengambil sikap yang demikian. Bagaimana pun PDIP punya pengalaman politik di masa lalu, tentu akan memberikan catatan bagi PDIP jangan sampai kemudian peluang membuka revisi UU MD3 menjadi seperti membuka kotak pandora," kata Sarmuji.

    UU MD3 mengatur bahwa yang menjadi pimpinan DPR ialah lima partai dengan perolehan kursi terbanyak di pemilihan legislatif. Partai teratas pun berhak mendapat kursi ketua.

    Namun pada 2014, UU MD3 direvisi dan pemilihan pimpinan DPR menjadi sistem paket. UU itu kembali direvisi pada 2018, mengembalikan mekanisme keterpilihan pimpinan DPR berdasarkan perolehan kursi di pileg.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.