DPR Tuduh KPK Biayai Unjuk Rasa NGO, Pimpinan: Jangan Hina Mereka

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan), dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar memasangkan stiker saat kampanye antikorupsi di gerbong MRT, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019. KPK dan PT MRT Jakarta berkampanye di gerbong dan stasiun MRT untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan), dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar memasangkan stiker saat kampanye antikorupsi di gerbong MRT, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019. KPK dan PT MRT Jakarta berkampanye di gerbong dan stasiun MRT untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Laode Muhammad Syarif geram ketika salah seorang anggota Komisi Hukum DPR menuding lembaga antikorupsi ini membiayai NGO atau kelompok masyarakat sipil.

    Syarif mengatakan, selama ini kelompok masyarakat sipil bersuara dan bergerak atas panggilan hati menentang korupsi. Dia juga menyinggung banyaknya dukungan dari para tokoh, mulai dari Shinta Nuriyah Wahid, Said Aqil Siraj, hingga Buya Syafii Maarif.

    "Enggak dibayarin itu. Kiai Haji Said Aqil itu tidak dibayarin kalau dia datang dukung KPK. Juga Pak Syafii Maarif dengan kemauan sendiri. NGO yang datang ke KPK itu akibat panggilan hati tidak dibayar satu peser pun dari duit Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Syarif di saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Senin, 2 September 2019.

    Pernyataan soal NGO ini datang dari Anggota Komisi Hukum Anwar Rahman. "Ini yang kami pertanyakan selama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal beberapa yang berkaitan dengan publik selalu NGO yang tampil, apakah NGO ini dianggarkan di dalam sini atau bagaimana? Biayanya bagaimana itu?" tanya Anwar.

    Anwar mengatakan ada beberapa NGO yang kerap tampil dan mengerahkan dukungan massa. Menurut dia hal itu memerlukan anggaran. Dia pun menanyakan apakah kegiatan itu masuk dalam pembiayaan komisi antikorupsi.

    "Apa dianggarkan di sini? Kalau masuk anggaran di pos apa?" tanya politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

    Syarif menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi memang memiliki anggaran untuk pengelolaan jaringan. Namun, jaringan yang dimaksud ialah jaringan pemerintah daerah. Dia menegaskan tak ada satu proyek pun yang diberikan kepada kelompok masyarakat sipil.

    Syarif lantas menyindir massa aksi pengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga mendatangi gedung antikorupsi pada Jumat lalu. Pada hari itu juga digelar aksi Koalisi Masyarakat Sipil Darurat Komisi Pemberantasan Korupsi yang menolak calon pimpinan bermasalah.

    Kelompok pengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi ini membela Panitia Seleksi Capim KPK 2019-2023 dan membentangkan spanduk yang isinya bertuliskan meminta pembubaran Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Menurut Syarif, yang harus dipertanyakan adalah siapa pembayar massa pengkritik KPK ini. "Yang perlu dipertanyakan itu yang kirim-kirim bus itu yang orangnya enggak tahu apa yang diomongin. Enam sampai tujuh bus depan KPK. Nah itu yang dibayar. Kalau yang lain, para tokoh bangsa jangan juga kita rendahkan. Makasih," kata Syarif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.