DPR Tuduh KPK Biayai Unjuk Rasa NGO, Pimpinan: Jangan Hina Mereka

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan), dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar memasangkan stiker saat kampanye antikorupsi di gerbong MRT, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019. KPK dan PT MRT Jakarta berkampanye di gerbong dan stasiun MRT untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Laode Muhammad Syarif geram ketika salah seorang anggota Komisi Hukum DPR menuding lembaga antikorupsi ini membiayai NGO atau kelompok masyarakat sipil.

Syarif mengatakan, selama ini kelompok masyarakat sipil bersuara dan bergerak atas panggilan hati menentang korupsi. Dia juga menyinggung banyaknya dukungan dari para tokoh, mulai dari Shinta Nuriyah Wahid, Said Aqil Siraj, hingga Buya Syafii Maarif.

"Enggak dibayarin itu. Kiai Haji Said Aqil itu tidak dibayarin kalau dia datang dukung KPK. Juga Pak Syafii Maarif dengan kemauan sendiri. NGO yang datang ke KPK itu akibat panggilan hati tidak dibayar satu peser pun dari duit Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Syarif di saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Senin, 2 September 2019.

Pernyataan soal NGO ini datang dari Anggota Komisi Hukum Anwar Rahman. "Ini yang kami pertanyakan selama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal beberapa yang berkaitan dengan publik selalu NGO yang tampil, apakah NGO ini dianggarkan di dalam sini atau bagaimana? Biayanya bagaimana itu?" tanya Anwar.

Anwar mengatakan ada beberapa NGO yang kerap tampil dan mengerahkan dukungan massa. Menurut dia hal itu memerlukan anggaran. Dia pun menanyakan apakah kegiatan itu masuk dalam pembiayaan komisi antikorupsi.

"Apa dianggarkan di sini? Kalau masuk anggaran di pos apa?" tanya politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Syarif menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi memang memiliki anggaran untuk pengelolaan jaringan. Namun, jaringan yang dimaksud ialah jaringan pemerintah daerah. Dia menegaskan tak ada satu proyek pun yang diberikan kepada kelompok masyarakat sipil.

Syarif lantas menyindir massa aksi pengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga mendatangi gedung antikorupsi pada Jumat lalu. Pada hari itu juga digelar aksi Koalisi Masyarakat Sipil Darurat Komisi Pemberantasan Korupsi yang menolak calon pimpinan bermasalah.

Kelompok pengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi ini membela Panitia Seleksi Capim KPK 2019-2023 dan membentangkan spanduk yang isinya bertuliskan meminta pembubaran Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Syarif, yang harus dipertanyakan adalah siapa pembayar massa pengkritik KPK ini. "Yang perlu dipertanyakan itu yang kirim-kirim bus itu yang orangnya enggak tahu apa yang diomongin. Enam sampai tujuh bus depan KPK. Nah itu yang dibayar. Kalau yang lain, para tokoh bangsa jangan juga kita rendahkan. Makasih," kata Syarif.






Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

9 menit lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

44 menit lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

1 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

2 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

3 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

3 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

4 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

4 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

17 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

17 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.