Surati Jokowi, 20 Guru Besar Harap Capim KPK Berintegritas

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim Pansel Capim KPK Jilid V saat mengumumkan nama-nama kandidat yang lolos tahapan profile assesment di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Tahapan tes uji profil meliputi simulasi, observasi, dan wawancara individual. TEMPO/Subekti.

    Tim Pansel Capim KPK Jilid V saat mengumumkan nama-nama kandidat yang lolos tahapan profile assesment di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Tahapan tes uji profil meliputi simulasi, observasi, dan wawancara individual. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 20 guru besar dari beberapa universitas mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi berisi harapan mereka mengenai sepuluh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK).

    Mereka berharap Presiden Jokowi memilih sepuluh pimpinan KPK yang berintegritas dan tidak memiliki rekam jejak bermasalah. “Agenda ini amat penting karena lima orang yang akan terpilih menjadi komisioner akan menentukan arah KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia empat tahun ke depan,” kata Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho dalam suratnya, Senin, 2 September 2019.

    Surat yang dibuat oleh 20 guru besar itu rencananya akan dikirimkan ke Istana Negara, Jakarta pada hari ini pukul 13.00 WIB. Pengiriman surat itu, bertepatan dengan rencana Panitia Seleksi yang akan menyerahkan 10 kandidat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi.

    Pansel rencananya akan bertemu dengan Presiden pada pukul 15.00 WIB untuk menyerahkan daftar 10 kandidat yang bakal diserahkan ke DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

    Berikut ini adalah isi surat yang dibuat 20 guru besar itu:

    Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan terus berkomitmen untuk memberantas korupsi.

    Seperti yang Bapak ketahui bahwa saat ini telah berlangsung proses seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agenda ini amat penting karena lima orang yang akan terpilih menjadi Komisioner akan menentukan arah KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia selama empat tahun ke depan.

    Proses seleksi kali ini sudah hampir memasuki tahap akhir dan nantinya Bapak Presiden akan menerima hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel). Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Presiden untuk dijadikan sebuah pertimbangan.

    Pertama, besar harapan kami agar bapak Presiden melihat integritas dari calon yang akan diberikan oleh Pansel. Prinsip integritas mutlak harus dimiliki oleh lima komisioner KPK terpilih karena mereka yang nantinya akan memimpin sebuah lembaga anti korupsi.

    Kedua, penting juga bagi Bapak Presiden untuk melihat rekam jejak para calon Komisoner KPK. Kami yakin, Bapak Presiden menginginkan lima Komisioner KPK mendatang merupakan figur yang tidak bermasalah atau mempunyai catatan negatif di masa lalu, baik secara etik maupun hukum. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas kelembagaan KPK di mata masyarakat dan dunia internasional.

    Sekian surat ini kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak Presiden akan terus memperkuat KPK dengan cara selektif dalam memilah nama-nama calon Komisioner KPK yang disampaikan oleh Pansel. Terima kasih.

    Hormat kami

    Guru Besar Anti Korupsi

    1 Prof Komaruddin Hidayat (Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) 
    2 Prof Sigit Riyanto (Guru Besar Universitas Gajah Mada)
    3 Prof Purwo Santoso (Guru Besar Universitas Gajah Mada)
    4 Prof Syamsuddin Haris (Guru Besar LIPI)
    5 Prof Mochtar Pabottingi (Guru Besar LIPI)
    6 Prof Hibnu Nugroho (Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman)
    7 Prof Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)
    8 Prof Asep Saefuddin (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)
    9 Prof Bramasto Nugroho (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)
    10 Prof Sonny Priyarsono (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)
    11 Prof Didik Suharjito (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)
    12 Prof Yusram Massijaya (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)
    13 Prof Endriatmo Soetarto (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)
    14 Prof Farida Patittingi (Guru Besar Universitas Hasanuddin)
    15 Prof Sulistyowati Irianto (Guru Besar Universitas Indonesia)
    16 Prof Antonius Nanang Tyasbudi (Guru Besar Institut Teknologi Bandung)
    17 Prof Agustinus Kastanya (Universitas Pattimura)
    18 Prof Ningrum Natasya Sirait (Guru Besar Universitas Sumatera Utara)
    19 Prof Werry Darta Taifur (Guru Besar Universitas Andalas)
    20 Prof Zainul Daulay (Guru Besar Universitas Andalas)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.