Cerita Amarzan Loebis dan Pengasingan di Pulau Buru

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Amarzan Ismail Hamid atau yang dikenal Amarzan Loebis menghadiri acara bulanan `Teras Budaya` yang digelar di gedung Tempo, Jakarta, 11 Desember 2015. Amarzan yang merupakan redaktur senior Tempo, puisi-puisinya menyebar di banyak penerbitan, yang sedang disiapkan menjadi kumpulan `Memilih Jalan ke Guci`. TEMPO/Wahyurizal Hermanuaji

    Amarzan Ismail Hamid atau yang dikenal Amarzan Loebis menghadiri acara bulanan `Teras Budaya` yang digelar di gedung Tempo, Jakarta, 11 Desember 2015. Amarzan yang merupakan redaktur senior Tempo, puisi-puisinya menyebar di banyak penerbitan, yang sedang disiapkan menjadi kumpulan `Memilih Jalan ke Guci`. TEMPO/Wahyurizal Hermanuaji

    TEMPO.CO, Jakarta - Wartawan Senior Amarzan Ismail Hamid atau Amarzan Loebis meninggal di usia 78 tahun pada Senin, 2 September 2019. Semasa hidup, dia pernah diasingkan ke Pulau Buru, Maluku oleh rezim orde baru. Cerita ini terjadi ketika Amarzan menjadi redaktur Koran Harian Rakyat, media yang dianggap dekat dengan gerakan kiri.

    Selama 12 tahun hidup di pengasingan, Amarzan memiliki banyak pengalaman. Dia menyesalkan tak ada lagi bekas bangunan yang tertinggal di tempat pembuangan tahanan politik itu. Barak-barak yang dulu menjadi tempat tidur para tahanan di 22 unit sejak lama dihancurkan. Tak ada lagi jejak untuk sekedar mengingat sejarah.

    "Bangunan kamp sudah diratakan untuk menghapus jejak. Tidak ada lagi bangunan yang ditinggalkan. Padahal kalau ditinggalkan, ya saya kira bagus untuk obyek wisata sejarah," ujar dia di sebuah wawancara dengan Tempo Institute pada 2012. "Bagaimana kita bisa punya sejarah, wong kita merusak sejarah kita sendiri".

    Bagi Amarzan, diasingkan ke Pulau Buru menyisakan kenangan pahit tentang rezim Soeharto. Pada tahun 1965 adalah awal berkuasanya rezim yang sangat otoriter, tak percaya demokrasi, tak peduli hak asasi manusia, dan tak mau mendengar perbedaan pendapat.

    Ketika itu, rezim Soeharto dapat menangkap siapa saja yang mengkritik pemerintah, tanpa proses pengadilan. "Hal yang paling sulit dilupakan, Soeharto merampas usia produktif saya. Ditahan usia 27, dilepaskan usia 39 tahun. Saya keluar, teman-teman saya sudah jadi doktor," kata Amarzan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.