Wartawan Senior Amarzan Loebis Meninggal

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wartawan senior Tempo, Amarzan Loebis menghadiri acara Mengenang Rahman Tolleng di Ruang dan Tempo, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019. Acara ini digelar untuk mengenang kiprah aktivis politik angkatan 66, Rahman Tolleng. TEMPO/Charisma Adristy

    Wartawan senior Tempo, Amarzan Loebis menghadiri acara Mengenang Rahman Tolleng di Ruang dan Tempo, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019. Acara ini digelar untuk mengenang kiprah aktivis politik angkatan 66, Rahman Tolleng. TEMPO/Charisma Adristy

    TEMPO.CO, Jakarta - Wartawan senior Amarzan Ismail Hamid atau Amarzan Loebis meninggal pada Senin, 2 September 2019. Pria berusia 78 tahun ini meninggal pukul pukul 03.30 WIB di rumahnya di Jalan Taman Bougenville, Lippo Cikarang. 

    Amarzan meninggal setelah terkena serangan stroke. Ia sempat dirawat di Rumah Sakit Siloam Cikarang. Rencananya, ia akan dimakamkan setelah salat Ashar di Tempat Pemakaman Umum Perwira Jalan Kali Abang, Bekasi Utara. 

    Semasa hidupnya, Ia pernah diasingkan ke Pulau Buru, Maluku oleh rezim orde baru. Cerita ini terjadi ketika Amarzan menjadi redaktur Koran Harian Rakyat, media yang dianggap dekat dengan gerakan kiri.

    "Sulit untuk melupakan bahwa Soeharto merampas usia produktif saya," kata dia di sebuah wawancara dengan Tempo Institute pada 2012.

    Bagi Amarzan, tahun 1965 adalah awal berkuasanya rezim yang sangat otoriter, tak percaya demokrasi, tak peduli hak asasi manusia, dan tak mau mendengar perbedaan pendapat. Ia mengatakan rezim Soeharto dapat menangkap siapa saja dengan alasan apa saja tanpa proses pengadilan.

    "Buat saya rezim Soeharto ya rezim yang sangat dahsyat sekali, kita mengenal sebuah pulau (Buru) yang digunakan sebagai penjara tanpa proses pengadilan," kata Amarzan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.