TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Riset dan Teknologi Muhammad A.S. Hikam mengatakan Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur punya cara pandang tersendiri mengenai bendera bintang kejora di Papua.
Hikam mengatakan Presiden keempat itu menganggap bintang kejora sebagai bagian dari budaya masyarakat di sana. "Beliau memahami bendera tersebut sebagai lambang kultural, bukan lambang kemerdekaan atau pemisahan Papua dari Indonesia, Ia suka menggunakan istilah yang sangat sederhana, misalnya itu seperti umbul-umbul," kata Hikam kepada Tempo, Ahad, 1 September 2019.
Hikam menuliskan cerita soal bendera bintang kejora dan umbul-umbul ini dalam buku berjudul Gus Durku, Dus Dur Anda, Gus Dur Kita. Buku ini terbit pada 2003.
Dalam buku tersebut diceritakan Gus Dur pernah menegur Wiranto, ketika itu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, agar tak terlalu khawatir dengan pengibaran bendera Bintang Kejora.
Suatu ketika, Wiranto melapor kepada Gus Dur terkait adanya pengibaran bendera Bintang Kejora. Mendengar laporan itu, Gus Dur bertanya. "Apa masih ada bendera Merah Putihnya?"
Wiranto menjawab bahwa ada satu bendera Merah Putih yang dikibarkan di sebuah tiang tinggi. Mendengar jawaban itu, Gus Dur menanggapi dengan santai.
"Ya sudah, anggap saja Bintang Kejora itu umbul-umbul," kata kiai Nahdlatul Ulama tersebut.
Namun Wiranto kembali menukas dan menyebut pengibaran bendera Bintang Kejora itu berbahaya. Gus Dur kemudian menegur Wiranto dan mengatakan bahwa pikiran itu yang harus diubah.
"Pikiran Bapak yang harus berubah, apa susahnya menganggap Bintang Kejora sebagai umbul-umbul. Sepak bola saja banyak benderanya," kata Gus Dur.
Hikam menjelaskan, konsensus kebudayaan itu diberikan Gus Dur dengan syarat tidak ada permintaan untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Adapun apa saja permintaan lainnya, semisal otonomi khusus, menurut Gus Dur bisa dibicarakan.
"Yang penting jangan sampai ada yang namanya Papua merdeka, udah itu aja. Selebihnya bisa didialogkan," kata dia.
Hikam tak menampik masih ada sebagian pihak, baik dari pihak pro-Organisasi Papua Merdeka maupun pemerintah yang menganggap pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai simbol separatisme. Selama masih terus terjadi perbedaan tafsir antara yang kultural dan yang politis ini, menurut dia, sulit bagi Papua dan pemerintah untuk duduk berdialog bersama.
