YLBHI Sebut Pasal Menghina Pengadilan di RUU KUHP Rawan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com

    Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Pemantau Peradilan menilai delik penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court atau tindak pidana terhadap proses peradilan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) rawan dipakai untuk kriminalisasi. 

    "Kami memandang pasal ini akan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat atau pihak yang mencoba memberikan masukan terhadap kinerja hakim," kata perwakilan koalisi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Feby Honesta, dalam diskusi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 1 September 2019.

    Dalam naskah versi terakhir, 28 Agustus 2019, delik contempt of court terkandung dalam Pasal 281 RKUHP dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 10 juta.

    Tindakan yang termasuk dalam delik contempt of court ditujukan bagi setiap orang yang; a. tidak mematuhi perintah pengadilan atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

    Kemudian, secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

    Menurut Feby, rumusan pasal tersebut berpotensi menjadi pasal karet. Dalam poin a dan b misalnya, ia mengatakan aturan itu berpotensi mempidanakan orang yang mengkritik kinerja pengadilan. Selain itu, poin c dalam pasal itu juga berpotensi mempidanakan pers yang mempublikasikan berita mengenai pengadilan. 

    Koalisi menyatakan menolak masuknya delik contempt of court dalam draf RUU KUHP. Dia mengatakan delik yang dirumuskan dalam RKUHP itu bakal menghalangi reformasi peradilan yang masih butuh masukan dari masyarakat dan media. "Delik ini rentan memicu banyak kasus yang semestinya tidak perlu ranah pidana," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Merapi Dibanding Letusan Raksasa Sejak 7200 Sebelum Masehi

    Merapi pernah meletus dengan kekuatan 4 Volcanic Explosivity Index, pada 26 Oktober 2010. Tapi ada sejumlah gunung lain yang memiliki VEI lebih kuat.