Walhi Usulkan Jokowi Bentuk Kementerian Air

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Manajer Kampanye dan Iklim WALHI Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Pangan Air dan Ekosistem Esensial Wahyu Pradana, dan Edo Rahman Koordinator Kampanye WALHI saat menyampaikan pendapat organisasi terkait forum kerja sama internasional Belt and Road Inititive (BRI) di kantor WALHI, Mampang, Jakarta Selatan, Senin, 29 April 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    (ki-ka) Manajer Kampanye dan Iklim WALHI Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Pangan Air dan Ekosistem Esensial Wahyu Pradana, dan Edo Rahman Koordinator Kampanye WALHI saat menyampaikan pendapat organisasi terkait forum kerja sama internasional Belt and Road Inititive (BRI) di kantor WALHI, Mampang, Jakarta Selatan, Senin, 29 April 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyarankan Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi untuk membuat Kementerian Air yang khusus mengurus dari hulu ke hilir.

    "Buat kementerian atau lembaga yang mengurus air, atau lembaga koordinasi yang diberi wewenang. Sekarang ada dewan air tapi enggak pernah sampai situ," kata Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu Perdana di kantornya pada Ahad, 1 September 2019.

    Menurut dia, hal ini juga disebabkan belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai nomenklatur kementerian dan lembaga dalam mengurus air. Jika dibiarkan, Wahyu khawatir tumpang tindih kewenangan akan terjadi terus menerus.

    "Kalau dibiarkan, tupang tindih kewenangan berulang lagi. Yang mengeluarkan izin ESDM, yang keluarkan izin perpetaan muncul di PU dan KLHK, pengaturan irigasi muncul di Kementan," katanya.

    Meski begitu, hingga saat ini RUU Sumber Daya Air (SDA) di bawah Komisi V DPR RI masih dibahas. Untuk itu Wahyu juga mengingatkan agar RUU SDA juga harus memuat prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang diadopsi dari Undang-undang Perlindungan dan Lingkungan Hidup tahun 2009.

    "Ada prinsip pencemar membayar, ada rehabilitasi, pertanggungjawaban terhadap korporasi. Bukan hanya individu ke individu," kata Wahyu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peta Bencana Sejumlah Sudut Banjir Jakarta di Akhir Februari 2020

    Jakarta dilanda hujan sejak dini hari Rabu, 25 Februari 2020. PetaBencana.id melansir sejumlah sudut yang digenangi banjir Jakarta hingga pukul 15.00.