YLBHI Nilai RUU SDA Akomodir Kepentingan Pemodal

Anak-anak bermain di proyek pembangunan Embung Kebagusan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan, di RT3 RW3 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Rabu, 10 April 2019. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat sipil menilai Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang sedang digodok Komisi V DPR RI sangat kapitalis. 

"Air itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah sangat sarat dengan kepentingan, sangat kapitalis dan terlalu banyak mandat yang diserahkan ke level teknis setingkat peraturan pemerintah," kata Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Era Purnama Sari di Kantor Walhi Nasional di Jakarta, Ahad, 1 September 2019.

Era mengatakan naskah akademik aturan ini pun tak melibatkan partisipasi publik. "Kami melihat aturan ini seolah-olah ada ruang untuk melibatkan masyarakat. Padahal enggak ada," ujarnya.

Sementara itu, Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan rancangan ini perlu ditunda lantaran naskah akademik RUU SDA juga mengandung semangat investasi swasta dan pro bisnis.

"Enggak hanya SDA, tapi juga RUU Minerba, Kelapa Sawit, yang memberi karpet merah kepada korporasi entitas bisnis dan meninggalkan hak masyarakat dan dalam sisi partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan alam," kata Nur Hidayati.






Adnan Buyung Nasution dalam Kenangan Bambang Widjojanto: Seandainya Hari Ini ABN Masih Ada...

4 hari lalu

Adnan Buyung Nasution dalam Kenangan Bambang Widjojanto: Seandainya Hari Ini ABN Masih Ada...

Bambang Widjojanto ingat betul Adnan Buyung Nasution yang memberinya jalan di LBH dan YLBHI kemudian. Begini kesannya terhadap pendekar hukum itu.


7 Tahun Pendekar Hukum Adnan Buyung Nasution Berpulang, Kisah Mendirikan LBH dan YLBHI

4 hari lalu

7 Tahun Pendekar Hukum Adnan Buyung Nasution Berpulang, Kisah Mendirikan LBH dan YLBHI

Adnan Buyung Nasution sudah 7 tahun berpulang. Pemikiran pendiri LBH dan YLBHI, advokat sekaligus aktivis HAM ini terus bergaung hingga saat ini.


Bambang Widjojanto Mengenang Aktivis HAM Munir: Saya Meminta Munir Gabung di YLBHI Jakarta

20 hari lalu

Bambang Widjojanto Mengenang Aktivis HAM Munir: Saya Meminta Munir Gabung di YLBHI Jakarta

Sesama aktivis HAM, Bambang Widjojanto mengenang kematian Munir 18 tahun lalu. Saat itu sebagai Ketua YLBHI, ia meminta Munir gabung di Jakarta.


Penista Agama Diancam Penjara 5 Tahun dalam Draf Final RKUHP

7 Juli 2022

Penista Agama Diancam Penjara 5 Tahun dalam Draf Final RKUHP

Dalam draf final RKUHP diatur soal penodaan agama. Pelaku penista agama diancam pidana penjara lima tahun.


YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

6 Juli 2022

YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur minta pemerintah dan DPR melakukan pembahasan terbuka terhadap RKUHP.


RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

6 Juli 2022

RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

RKUHP dipastikan tidak akan disahkan DPR hingga masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.


Hari Ini, 28 Tahun Lalu W.S. Rendra Ditangkap Polisi Saat Protes Pembredelan Majalah Tempo

27 Juni 2022

Hari Ini, 28 Tahun Lalu W.S. Rendra Ditangkap Polisi Saat Protes Pembredelan Majalah Tempo

Catatan 28 tahun lalu W.S. Rendra dan sejumlah aktivis ditangkap saat aksi protes pemberedelan Majalah Tempo, Tabloid DeTik, dan Editor.


Cerita Mendiang Adnan Buyung Nasution Mendirikan LBH

20 Juni 2022

Cerita Mendiang Adnan Buyung Nasution Mendirikan LBH

Menurut Adnan Buyung Nasution penegakan hukum dan keadilan tak mungkin terjadi jika rakyat kalangan menengah ke bawah dalam posisi tidak seimbang.


Gugatan Masyarakat Ditolak, Mayjen Untung Budiharto Tetap Jadi Pangdam Jaya

17 Juni 2022

Gugatan Masyarakat Ditolak, Mayjen Untung Budiharto Tetap Jadi Pangdam Jaya

Majelis Hakim PTUN DKI Jakarta menolak gugatan masyarakat sipil terhadap pengangkatan Mayor Jenderal Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jaya.


Aliansi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Buka Draf Baru RKUHP

9 Juni 2022

Aliansi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Buka Draf Baru RKUHP

Aliansi mengatakan Jokowi pada September 2019 menginstruksikan penundaan pengesahan RKUHP dan menarik draf RKUHP dari DPR untuk dilakukan pendalaman.