Kapolri Tito Karnavian Akan Berkantor di Papua

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Tito Karnavian tiba di gedung MPR untuk menghadiri sidang tahunan MPR 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri

    Kapolri Tito Karnavian tiba di gedung MPR untuk menghadiri sidang tahunan MPR 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan akan turun tangan sendiri ke Papua untuk mengendalikan situasi setelah meletusnya kerusuhan di sejumlah titik.

    Rencananya, Tito bakal berangkat esok hari, Senin, 2 Agustus 2019. "Saya paling tidak 4 atau 5 hari, Seminggu akan ada di situ," kata Tito usai menghadiri acara HUT polisi wanita (Polwan) ke-71 di halaman Polda Metro Jaya pada Ahad, 1 September 2019.

    Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan saat ini ada 6 ribu personel polisi dan TNI yang sudah ada di sana. Mereka berada di kawasan Jayapura, Manokwari, Sorong, Paniai Deiyai, Nabire, dan Fakfak.

    Selain itu, Tito juga mengaku telah menyiapkan pesawat dan helikopter untuk menangani masalah Papua jika diperlukan. Dari angka itu, dia tidak menutup kemungkinan bakal menambah.

    "Kalau kurang akan saya tambah lagi, saya dengan Pak Panglima sudah komitmen, kurang akan tambah lagi, sampai situasi aman," ujar Tito.

    Tito tidak menjelaskan secara pasti kapan para personel tersebut ditarik dari Bumi Cendrawasih. "Sampai situasi benar-benar aman," kata dia.

    Sejumlah unjuk rasa berujung kerusuhan melanda beberapa titik di Papua seperti Jayapura, Manokwari, Sorong, Fakfak dan Deiyai. Kerusuhan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka dan rusaknya sejumlah bangunan. Rentetan demonstrasi itu merupakan buntut dari aksi protes atas dugaan perilaku rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.