RUU Sumber Daya Air, DPR Diminta Tunda Pembahasannya

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nur Hidayati. TEMPO/ Amston Probel

    Nur Hidayati. TEMPO/ Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air menilai Rancangan Undang-Undang atau RUU Sumber Daya Air mesti ditunda pembahasannya di Komisi V DPR RI.

    Koalisi menilai substansi RUU Sumber Daya Air banyak mengulang kesalahan seperti dalam Undang-Undang Sumber daya Air Nomor 7 Tahun 2004. Undang-undang tersebut diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015 karena bertentangan dengan konstitusi.

    "Kami meminta RUU ini ditunda pembahasannya sampai masa sidang DPR periode berikutnya," kata Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, mewakili Koalisi dalam jumpa pers Koalisi di Jakarta hari ini, Minggu, 1 September 2019.

    Menurut dia, naskah akademik RUU Sumber Daya Air yang tengah dibahas DPR periode 2014-2019 tersebut mengandung semangat investasi swasta dan probisnis.

    "Enggak hanya SDA, tapi juga RUU Minerba, Kelapa Sawit, yang memberi karpet merah kepada korporasi, entitas bisnis," ucapnya. "Meninggalkan hak dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan alam."

    Sigit Karyadi Budiono, Staf Riset Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air, menuturkan pembahasan RUU Sumber Daya Air pada masa transisi DPR seperti sekarang akan mengorbankan keterlibatan publik.

    Dia pun khawatir DPR tidak substansial dalam merancang RUU Sumber Daya Air. Dia mengingatkan putusan MK pada 2015 belum dilaksanakan sampai sekarang, yakni membatalkan Undang-Undang Sumber daya Air 2004.

    HALIDA BUNGA FISANDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.